JPS Melalui Pihak Ketiga, Pedro Bau: Mudharatnya Lebih Besar

JPS Melalui Pihak Ketiga, Pedro Bau: Mudharatnya Lebih Besar

12/05/2020 13:55 0 By Jeffry

Wakil Ketua DPRD Bone Bolango Zainudin Pedro Bau

Hulondalo.id – Fraksi Golkar DPRD Bone Bolango kukuh meminta Pemda Bone Bolango melakukan evaluasi dan kajian yang mendalam terhadap mekanisme pengadaaan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS ) Tahap I dalam bentuk sembako melalui Pihak Ketiga.

“Setelah mengevaluasi, mengkaji dan mencermati, proses pengadaan JPS tahap pertama oleh Pemda Bone Bolango, kami putuskan menolak mekanisme pengadaannya dilakukan pihak ketiga, kami memandang mudharatnya lebih besar dari pada mashlahatnya,” ujar Ketua Fraksi Golkar dan juga Wakil Ketua DPRD Bone Bolango Zainudin Pedro Bau, Selasa (12/5/2020).

Sikap fraksi Golkar ini kata dia, seiring dan sejalan dengan fraksi-fraksi lain. Serta resmi menjadi keputusan bersama yang disahkan oleh Ketua DPRD Bone Bolango Halid Tangahu.

“Hari ini kemungkinan rekomendasi tertulisnya dan akan di sampaikan kepada Pemda Bone Bolango dan pihak terkait. Pada intinya sikap kami keras, jelas dan tegas jika mekanisme pengadaannya tetap masih melalui pihak ketiga maka kami tidak setuju dan menolak. Titiik!!!,” tegas pria yang akrab disapa ZPB ini.

Lebih lanjut ZPB menjelaskan, tujuan  adanya JPS ini, untuk memberikan perlindungan dan penjaminan atas kehidupan masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Nah, jika ini di pihak ketigakan maka bukan perlindungan yang kita berikan malah pembiaran, karena rumusnya  pihak ketiga orientasinya laba sebesar besarnya. Dan rasanya gimana, di situasi up normal seperti ini kok mencari keuntungan di atas penderitaaan rakyat,” sentil Pedro.

Dirinya pun meminta agar Dinas Sosial menyiapkan skema  dan mekanisme penyaluran JPS ini secepat dan setepat mungkin dan tidak menyulitkan masyarakat. Yakni dengan menggunakan cara-cara praktis tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat.

“Mekanisme Pengadaannya juga melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar,sehingga ini bisa menggerakan mengikutsertakan usaha usaha yang dibawah dan bersama sama  ekonomi di bawah ikut bergerak,” jelas mantan Auditor Hukum ini.

Ketua DPD Partai Golkar Bone Bolango ini juga menyampaikan, dalam RDP itu pula, ada beberapa formulasi yang berkembang  agar JPS  pada tahap selanjutnya ini lebih efektif dan di rasakan oleh masyarakat sesuai dengan nilainya 200 ribu tanpa di sunat atas nama apapun.

Misalnya  langsung diberikan ke penerima  dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) 200 ribu , atau dalam bentuk Voucher senilai 200 Ribu yang teknisnya memberdayakan Bumdes di masing masing desa atau melalui warung warung yang ditunjuk oleh pemda.

“Kan sudah banyak warung warung agen  BRI link yg sudah mampu dan berpengalaman dalam penyaluran program PKH. Nah, kita kan bisa berdayakan mereka,” tandasnya.

Dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat kantor DPRD Bone Bolango di Pimpin langsung Ketua DPRD Bone Bolango Halid Tangahu dihadiri Sekretarias Daerah,Seluruh Fraksi yang tergabung dalam Panja Covid 19, Asisten 1, 2, Kepala Bapedda dan Personil Tim Anggaran Pemerintah daerah.(Jeff/Adv)