Kampanye Virtual GNN-ASN, Wapres RI: Netralitas Penentu Kualitas Demokrasi

Kampanye Virtual GNN-ASN, Wapres RI: Netralitas Penentu Kualitas Demokrasi

07/10/2020 17:07 0 By Alex

Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim saat mengikuti kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (GNN-ASN) seri ke-IV via zoom, Rabu (7/10/2020). (F. Fikri/Humas)

Hulondalo.id – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengikuti kampanye Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (GNN-ASN) seri ke-IV secara virtual, Rabu (7/10/2020).

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menjelaskan, kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk mewujudkan netralitas ASN, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak pada Desember nanti.

“Asas netralitas menjadi bagian dari 3 perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap insan ASN sebagai penyelenggara negara. Pelanggaran asas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai gangguan dan pelanggaran hukum lainnya seperti kualitas pelayanan publik yang rendah, tindak KKN dan perumusan dan penetapan kebijakan yang mencederai kepentingan publik,” kata Agus.

Berdasarkan data KASN hingga September 2020, terdapat 694 ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas di mana 492 orang di antaranya telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas.

“Simbol pelanggaran netralitas adalah respon PPK (Pejabat Pimpinan Kepegawaian) yang lambat dan enggan menindaklanjuti rekomendasi KASN. Kondisi ini menunjukkan adanya konflik kepentingan pada PPK yang bersangkutan sehingga para ASN cenderung melakukan pelanggaran secara terus menerus, masalah ini tentu harus diakhiri,” sambung Agus.

Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin menyampaikan kesakralan prosesi demokratis Pilkada yang berlandaskan keterbukaan, akuntabilitas, integritas dan netralitas harus dijaga bersama. Netralitas merupakan faktor penentu kualitas demokrasi dan kontestasi dalam pemilihan umum.

“Perhatian terkait netralitas ASN ini harus mendapatkan prioritas kita bersama demi menjaga amanat konstitusi tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat. UU nomor 5 tahun 2014 yang mengatur tentang ASN pada pasal 2 huruf F menyebutkan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada netralitas, dengan demikian netralitas merupakan prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku yang tidak dapat dipisahkan dari ASN,” tandasnya.(adv/alex)