Kasus Hukum Darwis Moridu Selanjutnya Jadi Kewenangan Mendagri

Kasus Hukum Darwis Moridu Selanjutnya Jadi Kewenangan Mendagri

22/09/2020 23:50 0 By Alex

bupati boalemo

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo Ridwan Hemeto.

Hulondalo.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberitahukan kasus hukum yang menyeret Bupati Boalemo Darwis Moridu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemberitahuan tersebut menyusul surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa pengadilan telah menerima pelimpahan perkara pidana biasa dari Kejaksaan Negeri Gorontalo dengan nomor surat pelimpahan B-1991/P.5.10/Eoh.2/09/2020 tanggal 7 September 2020.

“Berdasarkan surat ini pula, kami telah memberitahukannya ke Kemendagri. Selanjutnya hal ini akan menjadi kewenangan dari Mendagri,” ucap Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, Ridwan Hemeto, Selasa (22/9/2020).

Senada juga diungkapkan Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo, Asri Banteng. Dia mengatakan, masalah tersebut sudah diberitahukan ke pihak Kemendagri untuk memperoleh pertimbangan yang komprehensif.

“Pada prinsipnya, sikap Pemprov Gorontalo menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Apa yang menjadi ranah hukum, itu akan terus berproses tanpa intervensi apapun,” kata Asri.

“Proses administratif pemerintahan terkait masalah tersebut tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum dan kewenangan yang ada di pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri,” tambahnya.

Sebelumnya, sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 91 ayat (1).

“Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat” bunyi pasal 91 ayat (1) tersebut.(adv/alex)