Kemendagri Arahkan APBD 2021 untuk Sektor Ekonomi dan Kesehatan

Kemendagri Arahkan APBD 2021 untuk Sektor Ekonomi dan Kesehatan

22/01/2021 19:49 0 By Alex

Kemendagri APBD 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba di sela-sela mengikuti rapat koordinasi dan silaturahmi dengan Dewan Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (Forsesdasi) secara virtual, Jumat (22/1/2021).

Hulondalo.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk merealisasikan APBD 2021 pada sektor kesehatan dan ekonomi.

“Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan nomor 117/KMK.07/2020 tujuannya untuk kesehatan, bansos dan menyelamatkan ekonomi di daerah masing-masing, terutama UMKM mikro dan ultra mikro,” pinta Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori pada rapat koordinasi dan silaturahmi dengan Dewan Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (Forsesdasi) secara virtual yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Jumat (22/1/2021).

Dikatakan Hudori, kebutuhan ke depan adalah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar anggaran 2021 dapat betul-betul direalisasikan untuk sektor kesehatan dan ekonomi.

Penggunaan APBD 2021, lanjut dia, difokuskan agar pemerintah daerah melakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun sesuai target dan sasaran yang sudah direncanakan dengan prioritas utama pada penanganan kesehatan dengan fokus pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Selain itu, prioritas realisasi APBD Tahun 2021 juga diarahkan untuk perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.

“Pemerintah fokus pada kegiatan yang berorientasi produksi dan memiliki manfaat untuk meningkatkan SDM, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Juga mengoptimalkan strategi pencapaian target kinerja Pemda pada setiap perangkat daerah agar tepat sasaran, efektif dan efisien,” kata Hudori.

Pemerintah tetap mengedepankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, mempertimbangkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui penyusunan rencana anggaran kas yang efektif.

Sesuai Surat Edaran Mendagri terdapat 2 hal yang berkaitan dengan pengelolaan APBD, yakni percepatan penggunaan APBD dan iklim investasi.

“Tidak hanya iklim investasi dari dalam negeri, tetapi juga bagaimana iklim investasi yang ada di luar negeri, karena APBN dan APBD itu hanya stimulus ekonomi dan perlu didukung investasi,” katanya.

Hudori menegaskan, pemerintah bersungguh-sungguh mengatasi pandemi Covid-19 sehingga dibutuhkan peran kepala daerah dalam menyukseskan vaksinasi.

“Penanganan Covid-19 tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi saja, tetapi harus bersama-sama dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tandas dia.(adv/alex)