Kenalkan Program Po’otu’ude, Wagub: Siapkan Lulusan SMK Sesuai Kebutuhan Dunia Usaha/Industri

Kenalkan Program Po’otu’ude, Wagub: Siapkan Lulusan SMK Sesuai Kebutuhan Dunia Usaha/Industri

09/06/2020 11:57 0 By Alex

Wakil Gubernur Gorontalo

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat meninjau pameran hasil olahan para siswa dalam program penyelarasan kurikulum di SMK Negeri Model Gorontalo, Selasa (9/6/2020). (F. Anie/humas)

Hulondalo.id – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim meluncurkan program Po’otu’ude atau penyelarasan kurikulum SMK dengan dunia usaha/industri di SMK Negeri Model Gorontalo, Selasa (9/6/2020).

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Idris Rahim memberi apresiasi kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo serta SMK Model Gorontalo yang melaksanakan program ini karena mampu mempersiapkan lulusan untuk bisa bersaing dan selaras

dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia insdustri.

”Ini menjadi satu tantangan bagi kita semua. Olehnya, kita harus membuat beberapa kegiatan beberapa inovasi di antaranya merubah kurikulum ini,” sambut Idris.

Ditambahkan Wakil Gubernur, dari 30 SMK di Provinsi Gorontalo baru 6 SMK yang sudah menyelaraskan kurikulumnya dengan dunia usaha dan industri.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Yosef P Koton menjelaskan sesuai data yang ada, lulusan SMK di Gorontalo yang bekerja di dunia usaha dan industri sebesar 22%. Kemudian yang mandiri 11%, yang melanjutkan ke perguruan tinggi 76,78% dan yang masih menganggur 26,34%.

Adanya program penyelarasan kurikulum, kata Yosef, diharapkan lulusan SMK lebih bisa bekerja. Selain itu juga telah dibuatkan aplikasi untuk memonitor para lulusan SMK.

”Aplikasi ini supaya sesuai lulusan ini termonitor oleh sekolah dan aplikasi ini diisi langsung oleh siswa dan nyambung ke Dikbudpora sehingga bisa diketahui by name by address. Sehingga bisa dilakukan pembinaan terus menerus lulusan itu,” kata Yosef.

Sementara, baru 6 SMK di Provinsi Gorontalo yang telah melakukan penyelarasan kurikulum dan melakukan kerjasama dengan dunia usaha. Sisanya, akan ada 30 SMK lagi yang akan melakukan penyelarasan kurikulum.

”Jadi kurikulum ini merupakan standar pendidikan yang harus kita perbaiki. Sekitar 26% lagi semua sudah kelar,” tandas Yosef.(adv/alex)