Komisi Informasi Nilai Pemprov Gorontalo Tak Infomatif, Begini Klarifikasi Sekdaprov

Komisi Informasi Nilai Pemprov Gorontalo Tak Infomatif, Begini Klarifikasi Sekdaprov

04/03/2021 20:04 0 By Alex

Komisi Informasi

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba. (f.dok)

Hulondalo.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo masuk 10 provinsi yang mendapat kategori “Tidak Informatif” oleh Komisi Informasi (KI) berdasarkan beberapa indikator yang dinilai pada Tahun 2020.

Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun melakukan asistensi terhadap capaian keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Ada 10 provinsi yang keterbukaan informasi publik masih kurang atau tidak informatif,” kata Ernawati yang didampingi Rasyid Al Kindy dari perwakilan Pusat Penerangan Kemendagri saat diterima Sekretaris Daerah Darda Daraba, Kamis (4/3/2021).

Dikatakan Ernawati, penilaian tersebut memiliki beberapa tingkatan mulai dari informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.

Kemudian ada 4 indikator utama yang dibagi ke dalam sub-sub indikator yang dinilai oleh KI tahun 2020 lalu, masing-masing pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik.

“Kebetulan Gorontalo masuk dalam kategori tidak informatif. Nah, ini mau kita coba asistensi masalahnya apa dan bagaimana meningkatkannya,” sambung Ernawati.

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menyebut, berbagai indikator utama yang dinilai Komisi Informasi sejatinya sudah dilaksanakan, bahkan dilampaui oleh pemerintah provinsi. Namun persoalannya adalah, kata Darda, belum sinkron antara indikator penilaian dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Dinas Kominfo dan OPD terkait.

Dia kemudian memberi contoh soal sub indikator mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pimpinan badan publik. Pada kolom jawaban tertulis “iya” namun pada kolom penilaian tertulis “tidak”.

“Kalau LHKPN ini, sekedar informasi saja, Pemprov Gorontalo itu salah satu yang terbaik dalam hal mengumumkan LHKPN bukan saja Gubernur, Wagub, Sekda tapi semua PNS. Kita bahkan memasukkan LHKPN sebagai salah satu syarat menerima TKD dan itu dapat penghargaan dari KPK,” sebut Darda.

Panglima ASN Provinsi Gorontalo itu berharap agar indikator penilaian KI tersebut dapat dilihat dan diteliti satu per satu. Semuanya diminta dilengkapi sesuai dengan kebutuhan penilaian.

Bahkan, Darda mengarahkan agar Dinas Kominfo membentuk Tim Percepatan Keterbukaan Informasi Publik dengan melibatkan OPD terkait.

Targetnya jelas harus bisa tuntas di bulan Juni 2021 dengan kategori paling tinggi yakni informatif.

“Jadi saya kira problemnya hanya jalan mana yang dilalui dan jalan mana yang dinilai ini yang tidak sama. Ibaratnya, kita pemprov ini sudah sangat informatif melalui SMS (pesan singkat), tapi yang dinilai ternyata bukan itu, tapi WA (WhatsApp). Nah ini yang harus sinkron dan saya yakin teman-teman di Dinas Kominfo bisa melakukannya,” kata dia.(adv/alex)