Korsupgah KPK Usul Insentif Fungsional PJB Gorontalo Naik Jadi Rp 10 Juta

Korsupgah KPK Usul Insentif Fungsional PJB Gorontalo Naik Jadi Rp 10 Juta

14/10/2020 20:45 0 By Alex

Gubernur Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat mengikuti tatap muka secara virtual dengan Korsupgah KPK, Rabu (14/0/10/2020). (F. Salman/Humas).

Hulondalo.id – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bakal menaikkan insentif untuk tenaga fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) berdasarkan rekomendasi dari Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tatap muka secara virtual, Rabu (13/10/2020).

Saat ini, insentif fungsional PBJ di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp 3 Juta di luar gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Oleh Tim Korsupgah KPK, insentif tersebut dinaikkan menjadi minimal Rp 10 Juta.

Gubernur Rusli Habibie pun setuju dengan usulan Korsupgah KPK mengingat tugas 5 orang fungsional PBJ cukup banyak. Selain itu, Korsupgah KPK juga mengusulkan penambahan tenaga fungsional PBJ sebanyak 25 orang karena mengingat pula banyaknya paket pengadaan barang dan jasa.

Terlebih, setiap paket pekerjaan harus dilakukan review bukan hanya untuk paket tender, tetapi juga paket penunjukan langsung (PL) sampai swakelola.

Meski demikian, Gubernur Rusli Habibie mengaku mendapat sejumlah tantangan perihal jumlah pejabat fungsional PBJ. Pasalnya, banyak aparaturnya yang tidak ingin mengambil resiko jika terdapat kesalahan dalam melaksanakan tugasnya.

Alih-alih untuk menambah jumlah pejabat fungsional PBJ, mereka yang diikutkan dalam sertifikasi malah terkesan sengaja tidak ingin lulus.

“Jujur saya katakan, mereka sengaja enggak mau lulus. Bahkan ada pejabat saya yang mengajukan pengunduran diri tertulis karena takut. Saya tanya kenapa? saya enggak mau lagi pak. Belum apa-apa sudah dipanggil APH,” begitu kata Rusli menirukan keluhan aparaturnya.

Usulan dari Korsupgah KPK atas pemberian insentif tersebut selanjutnya akan dibahas secara internal oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengingat kelompok kerja (Pokja) PBJ tidak saja diisi oleh pejabat fungsional, tetapi juga pejabat struktural.

Pada tatap muka secara virtual itu, sejatinya Koordinator Korsupgah KPK, Maruli Tua merekomendasikan 3 hal bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa.

Yakni, pertama, memastikan komitmen untuk pelaksanaan PBJ yang baik dan benar; kedua, memperbanyak fungsional PBJ; dan terakhir, meningkatkan insentif bagi fungsional PBJ.(adv/alex)