KPU Ajak Masyarakat Pantau Jumlah Minimum & Persebaran Dukungan Perseorangan

22/11/2019 11:35 0 By Maman

Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu KPU Sulteng Samsul Y. Gafur memberikan materi pada pelaksanaan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli, untuk pelaksanaan Pilkada 2020.

Hulondalo.id- KPU membuka ruang kepada masyarakat, untuk memantau pendaftaran jumlah minimun dukungan dan persebaran bakal pasangan calon perseorangan, pada Pilkada Tolitoli.

Sesuai jadwal kata Komisioner KPU Sulteng Samsul Y. Gafur, pendaftaran calon perseorangan akan dibuka tanggal 11 Desember 2019 mendatang.

Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu KPU Sulteng ini juga mengatakan, syarat pencalonan dari jalur perseorangan ini, pendukungnya merupakan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yang berdomisili tetap di daerah pemilihan.

“Dan harus membawa serta EKP Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan Dinas Dukcapil setempat,” kata Samsul Kamis (21/11/2019), dalam acara Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wabup Tolitoli.

Samsul juga mengatakan, pencalonan perseorangan Bupati dan Wakil Bupati ini, termasuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Format surat dukungan pasangan perseorangan dalam surat dukungannya harus disertakan fotokopy E-KTP pendukung yang bersangkutan, sedangkan jumlah pendukung perseorangan harus mencapai 10 persen dari jumlah DPT,” ungkap Samsul.

Samsul juga menegaskan, calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, tidak dapat diajukan oleh partai politik. Apabila tambah dia, ada salah satu calon perseorangan mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual, maka dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan tidak dapat diganti dengan calon lainnya.

Hal penting lainnya ditekankan Sambul, pendukung tidak boleh memakai KTP ganda. Bila kemudian ada nama ganda maka dinyatakan tidak sah.

“Begitu juga daerah pemilihan, harus sesuai dengan daerah domisili dalam KTP, jika ditemukan pemilih pendukung memakai KTP beda kabupaten atau kota, akan dikenakan sanksi, dan dukungannya tidak sah,” ujar Samsul. (Andis/Adv)