Langkah Kuasa Hukum Pemprov Polisikan AH dan RHN, Sudah Tepat

Langkah Kuasa Hukum Pemprov Polisikan AH dan RHN, Sudah Tepat

14/04/2020 22:40 0 By Syakir

Jupri, SH.MH

Hulondalo.id – Belum lama ini, Kuasa Hukum Pemprov Gorontalo mengadukan oknum berinsial AH dan RHN, karena menyebarkan tulisan berjudul “Kejahatan Kemanusiaan di Fasilitas Isolasi COVID 19 Asrama Haji Gorontalo”. Menurut praktisi hukum, langkah itu tepat, karena tudingan itu cukup serius dan bisa menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Lewat rilisnya, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Jupri, SH.MH, menanggapi langkah Pemprov Gorontalo, mengadukan dua oknum warga tersebut.

Menurutnya, selaku dosen hukum pidana, ada salah tafsir bahkan salah kaprah terhadap penggunaan istilah “Kejahatan Kemanusiaan”.

Karena istilah itu, dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa, Pelanggaran HAM Berat terdiri atas Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Itu artinya, menuduh Pemprov melakukan kejahatan kemanusiaan, adalah tuduhan yang luar biasa. “bisa saja orang yang membaca berita tersebut, mengambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pelanggaran HAM berat,” ungkapnya.

Bagi Jupri, ketegasan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan di tengah pandemi Corona.
Menurutnya, jika dilihat dari materi laporan, pelaku bisa saja dijerat Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 Jo. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua, terkait menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, maka bisa dijerat dengan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (zhk)