Lelang Proyek 2019 Segera Dimulai, PPK Harus Kuasai Tupoksi

Lelang Proyek 2019 Segera Dimulai, PPK Harus Kuasai Tupoksi

05/03/2019 10:26 0 By Maman

Asisten II Thamrin Yusuf memimpin Rakor Pengadaan Barang dan Jasa tahun anggaran 2019. (foto:humas)

Hulondalo.id – Lelang proyek tahun anggaran 2019 Kabupaten Gorontalo Utara, segera dimulai. Proses ini, diawali dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar di aula Tinepo kantor Bupati Gorontalo Utara.

Rakor dipimpin Asisten II Setda Thamrin Yusuf, didampingi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Haris Dali dan Plt. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Gorontalo Utara Haris Latif.

Thamrin mengatakan, rakor dalam rangka mempercepat lelang proyek terkait pengadaan barang dan jasa, baik itu fisik maupun non fisik. “UKPBJ dan Bagian Pembangunan harus proaktif turun ke setiap OPD, guna mendampingi proses tersebut,” tutur Thamrin.

Kabag Pembangunan Haris Latif mengaku bahwa, rakor kali ini membahas percepatan lelang, kemudian pemenuhan dari regulasi – regulasi yang mengalami banyak pembaharuan. Dia juga mengatakan, saat ini masih ada beberapa OPD belum melapor ke admin LPSE, untuk mendapatkan user.

Diantaranya kata dia, user KTA, PPK kemudian pejabat pengadaan. “Proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018, semuanya melalui aplikasi,” kata Haris Latif.

Setiap pekerjaan proyek, baik itu pengadaan langsung, penunjukkan langsung, kemudian pemilihan atau tender cepat, semua lewat aplikasi. Nantinya, proses penginputan dilakukan oleh PPK ketika ada OPD mengusulkan paket pekerjaan.

Setelah itu, disampaikan kepada Kepala UKPBJ. “Kepala UKPBJ akan menganalisis dokumen yang dikirim, setelah dianalisis selanjutnya menjadi tugas Pokja untuk melaksanakan proses tender,” papar Haris Latif.

Kepala UKPBJ Haris Dali juga menjelaskan bahwa, peran KPA dalam hal ini PPK, dalam pengadaan barang dan jasa agar lebih pro aktif. Sebab, PPK akan berhubungan langsung dengan pihaknya. Apalagi kata dia, pengadaan barang dan jasa tahun ini agak berbeda dengan tahun – tahun kemarin.

Tahun – tahun sebelumnya kata Haris Dali, mulai dari penyusunan, pengusulan dan penginputan dokumen dilakukan sendiri olehnya. “Sekarang agak berbeda, dari perencanaan sampai instruksi, diinput oleh PPK,” ungkap Haris Dali.

Untuk memaksimalkan pelaksanaannya, Haris Dali mengaku, langsung turun ke setiap OPD diawali ke Nakertrans. Tupoksi PPK kata dia, perlu dipertegas lagi, dalam hal penyusunan dokumen, yang akan diverifikasi olehnya, termasuk dianalisa.

Namun sebelum itu kata Haris Dali lagi, perlu adanya review APIP. “Kapan review dilakukan, apakah dilakukan bersamaan,” ujar Haris Dali. Dan juga kata dia, review tersebut dilakukan dengan mengundang UKPBJ dan Bagian Pembangunan.

“Agar kita bisa saling mengisi, karena review ini untuk program tahun 2018 dan 2019,” kata Haris Dali. Terkait, penegasan apakah sudah ada kesesuaian – kesesuaian program atau belum.

Karenanya, peran PPK sangat penting. “Kami tidak bisa berbuat apa – apa, kalau PPK tidak mengetahui tupoksinya,” jelas Haris Dali. (hl/man/hms_fhr)