Maksimalkan Vaksinasi Covid-19, Kepala Desa Diminta Bikin Laporan Perkembangan

Maksimalkan Vaksinasi Covid-19, Kepala Desa Diminta Bikin Laporan Perkembangan

10/08/2021 20:15 0 By Maman

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie saat memimpin rapat virtual dengan Forkopimda, Bupati, Wali Kota serta perwakilan camat dan desa, Selasa (10/8/2021). Foto – Salman)

Hulondalo.id – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie meminta Bupati dan Wali Kota se Provinsi Gorontalo, agar mewajibkan kepala desa dan camat, melaporkan perkembangan vaksinasi di wilayah masing-masing. Pelaporan dilakukan melalui google form, yang dapat dimonitor setiap hari dan dievaluasi setiap minggu.

“Misalnya kelurahan Tumbihe ada 1000 orang yang harus divaksin, maka setiap hari dia harus menginput pelaporan harian setiap hari berapa? Ini dimonitor secara bertingkat termasuk oleh TNI dan Polri,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memimpin rapat virtual dengan Forkopimda, Bupati, Wali Kota serta perwakilan camat dan desa, Selasa (10/8/2021).

Untuk memaksimalkan proses pelaporan, aparatur pemerintah provinsi disebar untuk menjadi koordinator di desa dan kecamatan. Begitu juga denggan aparat TNI dan Polri.

“Ketika ada desa atau kelurahan yang pelaporannya tidak ada, maka kita turun untuk melihat. Kita periksa di desa atau kelurahan. Apa yang terjadi, kesulitan anggaran atau apa. Tugas kita ada problem solving,” imbuhnya.

Pengisian pelaporan vaksinasi melalui google form akan sejalan dengan aplikasi Bersama Lawan Covid-19 oleh pemerintah pusat. Sejalan juga dengan basis data di website data.covid-19.go.id. Setiap aktivitas posko, aktivitas vaksinasi dan tingkat kepatuhan warga di tingkat provinsi hingga kelurahan bisa dimonitor dan diintervensi secara real time.

Selain mendorong vaksinasi di tingkat desa dan kelurahan, Gubernur Rusli juga mendorong agar anak usia 12-17 tahun sudah ikut vaksinasi dosis lengkap. Caranya dengan melibatkan pihak guru dan komite melakukan sosialisasi. Ditargetkan dalam 100 hari ke depan 42.000 siswa SMA/SMK dan SLB yang menjadi kewenangan provinsi bisa divaksin lengkap. (Adv)