Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat dialog interaktif di RRI Gorontalo, Rabu (14/10/2020).(F. Salman/Humas)
Hulondalo.id – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie turut menyayangkan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung anarkis, baru-baru ini.
Dia pun berharap semua pihak, terutama dari kalangan mahasiswa, untuk sama-sama mengkaji UU Cipta Kerja dengan kepala dingin.
Menurutnya, turun ke jalan menyuarakan aspirasi memang diperbolehkan, namun aksi yang berujung rusuh hanya akan merugikan semua pihak.
“Jangan sampai kita semua ini malah diadu domba,” tegas Gubernur Rusli Habibie saat dialog interaktif di RRI Gorontalo, Rabu (14/10/2020).
Aksi yang berujung anarkis, lanjut Rusli, tidak lain disebabkan beredarnya isu hoaks UU Cipta Kerja. Mahasiswa sebagai agen perubahan pun diminta untuk mampu memilah informasi yang berkembang di media sosial agar aspirasi yang nantinya disampaikan terfokus pada pokok persoalan.
“Mari kita bicara soal data dan fakta. Negara ini lagi pusing dengan masalah pandemi, jangan kita tambah-tambah lagi,” harapnya.
Sebelumnya, Gubernur Gorontalo bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo telah mengadakan dialog bersama perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Gorontalo.
Pada pertemuan itu telah disepakati untuk mengkaji isi UU Cipta Kerja. Rusli bahkan menyatakan siap memfasilitasi aspirasi rakyat Gorontalo untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Boleh menyampaikan aspirasi dengan demo, tapi tolong jangan anarkis. Bakar-bakar fasilitas umum, saling lempar batu, itu yang rugi siapa? Saya juga ini pernah menjadi mahasiswa, pernah ikuti-ikut demo seperti ini, tapi tidak anarkis. Coba mari kita musyawarah,” sambung Rusli.
Meski begitu, Gubernur Gorontalo mengakui jika sampai saat ini pihaknya belum menerima draf UU Cipta Kerja yang nantinya untuk dikaji bersama, termasuk oleh akademisi dan mahasiswa.
Oleh sebab itu, jika pihaknya diminta untuk menyatakan sikap agar menolak UU Cipta Kerja tersebut, Rusli menegaskan hal itu belum bisa dilakukan.
“Apa yang harus ditolak jika isinya pun belum diketahui? Jadi kalau banyak yang bilang tolong Pak Gubernur, tolong keluarkan surat menolak, apa yang harus ditolak? Kita belum lihat ‘kan,” katanya.
“Mari kita kaji bersama, kita tunggu dulu draf UU-nya, kita telaah persoalannya dan sampaikan aspirasi kita sesuai konstitusi agar bisa memberi solusi,” pungkas Rusli.(adv/alex)
