Memaknai Pertumbuhan Ekonomi

Memaknai Pertumbuhan Ekonomi

06/08/2021 17:38 0 By Maman

Penulis : Dr. Muh. Amier Arham, ME (Ekonom dan Dekan FE UNG)

BADAN Pusat Statistik (BPS) telah merilis perkembangan pertumbuhan ekonomi untuk triwulan II-2021. Ekonomi Indonesia terhadap triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen year on year (y-o-y).

Capaian ini memenuhi target pemerintah, dengan mematok pertumbuhan 7 persen. Nilai pertumbuhan secara y-o-y ini cukup menggembirakan, selain menandai Indonesia telah keluar dari zona resesi ekonomi, juga menggambarkan beberapa sektor telah tumbuh signifikan yang selama ini terpuruk. Atas capaian itu, tentu ada yang tercengang (apresiasi) dan tidak sedikit pula yang apriori terhadap besaran pertumbuhan ekonomi tersebut.

Setelah BPS merilis keadaan ekonomi, ada kepala daerah dan beberapa teman yang bertanya langsung kepada saya lewat pesan WA atau WAG, apakah benar pertumbunan ekonomi sebesar 7,07 persen?. Jawaban di WA tentu tidak cukup memadai memberikan penjelasan plus-minusnya, maka tulisan ini setidaknya dapat memberikan pemaknaan mengapa pertumbuhan ekonomi meningkat tajam.

Apa yang disampaikan oleh BPS merupakan berita resmi, BPS dilindungi oleh UU melakukan perhitungan dan survey keadaan ekonomi, memang BPS dibatasi tugasnya hanya menyampaikan data, tidak diperbolehkan melakukan prediksi dan analisis keadaan ekonomi.

Dr. Muh. Amier Arham, ME

Dr. Muh. Amier Arham, ME (Ekonom dan Dekan FE UNG)

Selain itu, BPS bagian dari lembaga pemerintah tentu selalu berupaya membuat kemasan informasi tidak terlalu vulgar yang sifatnya “horor”, karena akan memantik reaksi negatif pelaku ekonomi dan menimbulkan sentimen pasar.

Pada konteks ini BPS dianggap kerap memberikan informasi tidak jujur, tidak sesuai kondisi ril. Tugas kementerian ekonomi dan para ekonom serta akademisi penting menjelaskan angka-angka yang dirilis, lewat tulisan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan telah merespon dengan menjelaskan sektor-sektor yang tumbuh signifikan dan komponen yang memiliki determinasi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu April – Juni 2021.

Capaian 7,07 persen secara y-o-y sebetulnya bukan sesuatu yang laur biasa, karena ia dihitung dengan membandingkan keadaan ekonomi pada periode yang sama satu tahun sebelumnya.

Pada triwulan II-2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar -5,32 persen, terparah pasca krisis ekonomi tahun 1998. Hal ini terjadi sebagai dampak dari wabah pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 dan makin eskalatif pada bulan April 2020 sehingga pemerintah menempuh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan April 2020 dan diperpanjang periode kedua Bulan Mei 2020.

PSBB yang diterapkan khususnya di Pulau Jawa memiliki efek besar terhadap keadaan ekonomi, sebab pulau ini menyumbang di atas 50 persen pembentukan ekonomi nasional. Lapangan usaha yang paling terpuruk pada periode ini adalah transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 30,84 persen, dan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen.

Memasuki tahun 2021 kebijakan pengetatan mulai dilonggarkan, meskipun pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2021 masih mengalami kontraksi sebesar -0,74 persen. Pelonggaran aktivitas masyarakat pada awal tahun hingga bulan Mei mulai menggairahkan aktivitas ekonomi, sekalipun dipenghujung triwulan kedua tahun 2021 kasus penyebaran Covid-19 mengalami peningkatan berkali lipat sehingga pemerintah kembali menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada bulan Juli 2021. Sehingga efeknya akan terasa pada triwulan III-2021, karena PPKM diterapkan secara luas, hampir seluruh kota di Indonesia.

Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2021 sebesar 7,07 persen sudah sesuai prediksi oleh banyak pihak, ia akan mudah dicapai karena basis perbandingannya low based.

Berbeda halnya jika dibandingkan secara quartalan, (q-to-q) triwulan II-2021 terhadap triwulan I-2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 3,31 persen, terutama ditunjang oleh lapangan usaha pertanian dan komponen konsumsi pemerintah masing-masing 12,93 pesen dan 29,07 persen. Sekalipun demikian, pertumbuhan ekonomi 7,07 persen pada triwulan II-2021 bukan tanpa makna, capaian ini terbilang baik karena telah berada di atas tingkat pertumbuhan sebelum resesi ekonomi. Capaian ini akan memberikan ekspektasi positif bagi masyarakat dan kalangan pelaku usaha, sehingga kegiatan investasi akan terus berjalan.

Jika melihat angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2021 mengalami eskalasi pertumbuhan karena di dorong oleh beberapa sektor, diantaranya lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 25,10 persen, padahal sektor ini paling terpuruk pada periode yang sama di tahun 2020.

Meningkatnya sektor ini merupakan implikasi dari pelonggaran aktivitas masyarakat sehingga terjadi kenaikan pergerakan penumpang semua moda transportasi umum, serta kenaikan kegiatan bongkar muat ekspor dan impor Indonesia.

Komponen ekspor tumbuh sebesar 31,78 persen dan impor mampu tumbuh sebesar 31,22 persen, fenomena meningkatnya pertumbuhan komponen ekspor karena perekonomian sebagian besar negara mitra dagang utama Indonesia mengalami peningkatan.

Sedangkan komponen impor meningkat menandakan permintaan domestik naik, terutama impor komoditas mesin-mesin, listrik, baja, barang plastik keseluruhannya merupakan komponen bahan baku.

Sektor berikutnya yang tumbuh sangat eskalatif adalah lapangan usaha akomodasi dan makanan-minuman mencapai 21,58 persen, itu artinya relaksasi kebijakan pembatasan sosial masyarakat berefek pada meningkatnya kunjungan wisatawan lokal di bebeberapa daerah sehingga tingkat hunian kamar hotel meningkat pula, meski kondisinya belum pulih benar ditempat destinasi wisata utama, seperti Bali-Nusa Tenggara ditandai dari nilai pertumbuhan ekonomi wilayah ini malah turun sebesar 3,70 persen dibanding periode yang sama di tahun 2020.

Kemudian jasa lainnya, jasa kesehatan, jasa perusahaan dan administrasi pemerintah tumbuh meyakinkan, selain itu kinerja sektor perdagangan mulai kelihatan menggeliat dengan tumbuh sebesar 9,44 persen, sektor industri pengolahan mulai pulih sehingga mampu tumbuh sebesar 6,58 persen, ini didorong oleh industri alat angkutan, industri logam, industri kimia dan industri makanan-minuman.

Industri Pengolahan sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan tumbuh berkelanjutan sehingga Indonesia kembali menjadi negara berpenghasilan upper middle income yang sempat terpuruk di tahun 2020 ke low middle income.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 sebesar 7,07 persen tidak dapat dipungkiri memberikan optimisme, sekalipun disadari pertumbuhan ekonomi pada tingkat makro tidak serta merta in-line dengan kondisi di lapangan, karena nyatanya kondisi kemiskinan setahun terakhir mengalami kenaikan, bahkan banyak yang kehilangan mata pencaharian.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, atau meningkat sebanyak 1,12 juta dibanding tahun lalu. Kuncinya, pemerintah perlu tetap fokus mengantisipasi penyebaran Covid-19, mengakselarasi pelaksanaan vaksinasi, serta alokasi anggaran pemerintah untuk pemulihan ekonomi tetap berlanjut.

Implementasi refocusing anggaran benar-benar dapat memperkuat ketahanan ekonomi hingga ke daerah, serta penyaluran bantuan sosial sampai di tangan yang berhak menerima.

Terpenting dari itu politik anggaran (APBN/APBD) meminimalisir perilaku moral hazard, serta dibutuhkan kesamaan pandang dalam mengatasi krisis, sebab alokasi anggaran di tahun 2021 tiga K/L mendapatkan anggaran yang sangat besar tidak terlalu memberikan dampak kepada pemulihan ekonomi, seperti anggaran PUPR untuk proyek-proyek berdampak jangka panjang, Pertahanan dan Kepolisian di atas 100 triliun, naik signifikan dibanding pra-pandemi.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah penting memperkuat sinergitas dalam mengatasi pandemi Covid-19, masing-masing kementerian fokus menjalankan tugas dan fungsinya memanfaatkan momentum pertumbuhan. Pemerintah daerah pun diharapkan mempercepat realisasi belanja, sebab sampai dengan bulan Juni 2021 dana transfer yang mengendap (idle) di perbankan mencapai sekitar Rp. 190 triliun, uang sebesar itu dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan menahan laju peningkatan angka kemiskinan di daerah. (##)