Menteri PPN/Bappenas Fasilitasi Penanganan Banjir Gorontalo Menjadi Perpres

Menteri PPN/Bappenas Fasilitasi Penanganan Banjir Gorontalo Menjadi Perpres

25/08/2020 10:53 0 By Alex

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengikuti rapat bersama Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (24/8/2020). (F. Zakir/BPPG).

Hulondalo.id – Penanganan banjir di Gorontalo tengah diusulkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres).

Pengusulan itu pun difasilitasi langsung Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa melalui rapat lintas sektor yang digelar, Senin (24/8/2020).

Hadir pula Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, para kepala daerah di Gorontalo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, perwakilan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Pertanian hingga BMKG.

“Penanganan banjir di Gorontalo diusulkan untuk menjadi Perpres supaya penanganannya lebih komprehensif. Diupayakan Perpres keluar dalam satu bulan ini sehingga Oktober-November sudah bisa jalan,” kata Gubernur Rusli Habibie.

Dijelaskan Rusli, pengusulan penanganan banjir Gorontalo menjadi Perpres patut disyukuri. Selain dikerjakan oleh berbagai kementrian dan lembaga, Perpres juga mengatur penanganan banjir secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir.

“Jadi siapa dan bekerja apa, semua sudah jelas, baik itu kementerian terkait maupun pemerintah daerah. Pekerjaannya pun tidak separuh-separuh tapi semuanya mulai dari revitalisasi sungai termasuk kelanjutan pembangunan Waduk Bulango Ulu dan Bone Ulu,” sambung Rusli.

Untuk penanganan banjir di hilir, pemerintah daerah membuka opsi untuk relokasi warga di bantaran sungai di Kota Gorontalo.

Pemerintah Kota Gorontalo bersedia menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah susun. Berbagai kemungkinan masih dalam kajian.

Sementara itu, dilansir dari siaran pers Tim Komunikasi Publik Kementrian PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa merekomendasikan program prioritas 2020-2024 untuk menangani masalah banjir di Gorontalo.

Lima program kegiatan yakni penyelesaian masterplan pengendalian banjir, penataan ruang, rehabilitasi lahan, perbaikan pos hujan dan mitigasi bencana.

“Untuk pengelolaan Banjir di Provinsi Gorontalo ini secara struktural pada tahun 2020 membutuhkan anggaran sebesar Rp 94,7 Miliyar, memasuki tahun 2021 anggaran nanti akan bertambah menjadi Rp 126 Miliyar karena cakupan kawasan yang menjadi pengendalian banjir akan lebih banyak lagi,” kata Suharso.

Banjir di Provinsi Gorontalo merupakan kombinasi banjir luapan sungai dan tidak efektifnya drainase lokal. Kawasan danau dan sungai kini sangat kritis karena sedimentasi. Sebanyak 57% lahan di WS Limboto-Bolango-Bone termasuk kategori kritis.

Di sisi lain, Danau Limboto mengalami pendangkalan dan pengurangan luas karena pembangunan di sekitar danau. Lebih dari 50% luas alami danau telah hilang.

Untuk itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan memusatkan perhatian dalam revitalisasi kawasan yang menjadi resapan air.(adv/alex)