Menuju New Normal, OPD Pemprov Gorontalo Siapkan Protokol Kesehatan Perkantoran

Menuju New Normal, OPD Pemprov Gorontalo Siapkan Protokol Kesehatan Perkantoran

23/06/2020 22:23 0 By Alex

Seorang pegawai di OPD Provinsi Gorontalo saat menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, sebelum memasuki ruangan kantor untuk bekerja. Hal ini sejalan dengan sistem kerja pegawai menuju era new normal. (F. Humas Prov)

Hulondalo.id – Dalam rangka mendukung sistem kerja para pegawai menuju era new normal, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo diminta wajib menyiapkan protokol kesehatan perkantoran.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Zukri Suratinojo mengatakan, penerapan protokol kesehatan untuk sistem kinerja pegawai yang produktif dan aman Covid-19 ini diberi tenggang waktu hingga 24 Juni 2020. Kemudian, tim evaluasi dan verifikasi akan menilai kesiapan OPD sejak tanggal 25 sampai 28 Juni 2020.

“Kita sudah punya pedoman teknis perubahan sistem kerja pegawai yang produktif dan aman Covid-19. Pedoman ini mengatur 4 aspek penting, yakni kesiapan tempat kerja, kesiapan pegawai itu sendiri, penyesuaian sistem kerja serta penerapan manajemen sumber daya manusia aparatur,” kata Zukri, Selasa (23/6/2020).

Adapun 4 aspek tersebut akan dinilai oleh tim evaluasi dan verifikasi untuk diberi rekomendasi layak tidaknya suatu OPD melaksanakan pelayanan publik yang produktif dan aman Covid-19. Pimpinan OPD pun diminta serius menindaklanjuti pedoman teknis untuk diterapkan sehari-hari.

“Misalnya untuk kesiapan kantor, setiap OPD harus memiliki tempat cuci tangan dan sabun, menyiapkan hand sanitaizer di berbagai ruangan, mengatur jarak antar pegawai dan tamu serta menyiapkan poster atau banner edukasi Covid-19,” kata Zukri.

Terkait dengan sistem kerja pegawai, pihaknya pun mengatur tentang pembagian kerja antara sistem bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor. Pembagian diserahkan kepada pimpinan OPD dengan sejumlah pertimbangan.

“Pimpinan OPD yang lebih tahu siapa pegawainya yang harus bekerja di kantor atau dari rumah. Kriterianya antara lain jenis pekerjaan itu sendiri, hasil penilaian kinerja, kondisi kesehatan pegawai atau kondisi kesehatan keluarganya,” katanya.

Aspek lain yang tidak kalah penting menyangkut manajemen sumber daya manusia aparatur. Penilaian baik buruknya kinerja pegawai, pengurusan kenaikan pangkat, gaji berkala hingga sanksi disiplin diminta tetap dijalankan sesuai ketentuan perundangan.(adv/alex)