Meski Dinilai Berlebihan, Ketua DPRD Boalemo Eka Putra Tetap Bijak Tanggapi Tuntutan Masa Aksi

Meski Dinilai Berlebihan, Ketua DPRD Boalemo Eka Putra Tetap Bijak Tanggapi Tuntutan Masa Aksi

08/10/2020 17:15 0 By Narto

Suasana aksi demo gabungan mengatasnamakan Aliansi Pemuda Mahasiswa Bersatu saat menyuarakkan beragam tuntutan di Gedung DPRD Kabupaten Boalemo, Kamis (08/10/2020).(f.istimewa)

Hulondalo.id – Usai menghadang mobil rombongan Bupati Boalemo Darwis Moridu, gerakan masa aksi menolak UU Cipta Kerja berlanjut ke Gedung DPRD Kabupaten Boalemo, Kamis (08/10/2020).

Masa aksi menamai Aliansi Pemuda Mahasiswa Bersatu (APMB) dibawah koordinator Ramly Syawal dkk, satu persatu menyampaikan orasinya. Mereka diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho didampingi Ketua Fraksi Koalisi NasDem Perindo, Rico Djaini.

Ditengah orasinya para pendemo mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian dibawah komando Kapolres Boalemo AKBP Ahmad Pardomuan SIk.MH. Mereka menyuarakkan tuntutan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Begitu pula isu-isu dalam daerah, seperti pembayaran hak honorer hingga menyerembet perjuangan wakil rakyat soal penganggaran gaji tenaga honor.

Tak sampai disitu, masa aksi juga meminta wakil rakyat menemui mereka dengan berpanas-panasan di terik matahari. Tuntutan mendapat dinilai berlebihan oleh banyak kalangan ini tetap saja ditanggapi Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka Putra Noho dengan bijak. Hingga terlibat dialog dan perdebatan panjang antar kedua belah pihak.

Untung saja, tidak terjadi gesekan dan pengaruh pihak-pihak yang berupaya memprovokasi suasana. Di tengah perdebatan itu, Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka Putra Noho didampingi Ketua Fraksi KNP Rico Djaini memberikan menjawab satu persatu tuntutan masa aksi.

Mulai dari anggaran TKD aparatur sipil negara dan gaji honorer sudah diproyeksikan selama satu tahun anggaran atau 12 bulan. Tetapi, seiring berjalannya waktu musibah pandemi Covid-19 terjadi dan tak pernah diduga sebelumnya.

Kondisi itu pun berdampak pada ketersediaan anggaran daerah lantaran anggaran ikut difukoskan untuk penanganan virus corona. Belum lagi, pemerintah pusat menerapkan refocusing sebagai upaya penanganan pandemi.

“Kami sudah berupaya mengkomunikasikan persoalan ini bersama Pemda Boalemo. Kami pun punya niatan yang sama seperti apa tuntutan masa aksi hari ini. Sehingga, kami berupaya agar pembahasan APBD Perubahan 2020 tidak melewati akhir bulan September. Kalau itu tidak secepatnya dibahas, maka gaji para honorer hanya sampai 8 bulan saja,” beber Karyawan Eka Putra Noho.

Jadi, inilah solusi diperjuangkan DPRD. Meski akhirnya hak para honorer dibayarkan sampai November. Akan tetapi, keberpihakan bagi tenaga honorer setidaknya ada solusi terbaik dari pemerintah. Di mana, awal tahun 2021 oleh Bupati Boalemo menjamin untuk mengangkat kembali tenaga honorer tanpa melalui tes atau ujian tertulis.

Disaat itu, suasana semakin diwarnai perdebatan panjang. Terlebih ketika tuntutan mulai berujung permintaan draf dokumen dari DPRD yang menurut politisi PDI-P, Karyawan Eka Putra Noho sebagai dokumen negara bersifat rahasia dan tak segampang disebarluaskan.

Disatu sisi, masa aksi oleh Ketua DPRD Karyawan Eka Putra Noho kemudian diminta masuk dalam gedung untuk melanjutkan dialog. Namun, tak berselang lama, perwakilan masa aksi memilih keluar dan justru meminta wakil rakyat kembali menemui mereka di depan gedung DPRD. Oleh Ketua DPRD Boalemo Eka Putra lantas menyampaikan kalau pihaknya sudah menghargai penuh bijak, bahkan sudah berupaya menjawab segala tuntutan masa aksi.

Namun, para pendemo masih terus menyerukan tuntutan yang mulai mengarah keberadaan wakil rakyat. Sampai menjelang pukul 14.00 Wita, masa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan terkendali.(Narto)