Pansus Menolak Usulan Revisi Pasal 135 Tatib DPRD Provinsi Gorontalo

Pansus Menolak Usulan Revisi Pasal 135 Tatib DPRD Provinsi Gorontalo

05/01/2021 17:18 0 By Maman

Rapat Pansus DPRD Provinsi Gorontalo

Pansus DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat, membahas usulan revisi Tatib DPRD Provinsi Gorontalo. (foto:inkri)

Hulondalo.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo menolak usulan untuk merevisi Pasal 135 Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo tentang Tata Tertib. Penolakan ini disampaikan beberapa aleg yang tergabung dalam Pansus.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, A.W Thalib mengatakan, usulan tersebut ditolak dalam rapat internal Pansus. Sebab kata dia, keberadaan pasal itu dalam rangka menjaga dan meningkatkan kedisiplinan anggota DPRD Provinsi Gorontalo selama ini maupun dimasa mendatang.

“Demi kedisiplinan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat, kami menolak usulan revisi tersebut,” ungkap AW Thalib saat di wawancarai, Selasa (5/1/2021).

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea. Kehadiran aleg dalam rapat-rapat seperti rapat Komisi, rapat Badan Anggaran, rapat Badan Musyawarah, penting dalam memaksimalkan tugas dan amanah.

“Kita akan segera rapat dengan Badan Kehormatan membahas lagi tata tertib ini,” tutur Adhan.

Sementara itu sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) mengusulkan untuk merevisi Tatib DPRD Provinsi Gorontalo, salah satunya Pasal 135 yang memuat tentang, ketidakhadiran dalam Sidang Paripurna, Rapat AKD dan Rapat-rapat penting lainnya selama 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, akan di PAW.

Dikonfirmasi ke salah seorang Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, Nasir Madjid mengatakan, memang benar usulan tersebut. Namun kata Nasir, usulan itu baru disampaikan secara lisan, belum secara resmi tertulis.

Nasir menambahkan, ketidak hadiran anggota DPRD Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Tatib itu harus melalui beberapa mekanisme seperti, teguran lisan jika ada yang melanggar, kemudian, teguran tertulis.

“Teguran tertulis kami akan ajukan ke Ketua Fraksi dan Anggota tersebut,” ungkap Nasir. (MG01)