Pemda Boalemo Akan Berlakukan Pajak Sarang Burung Walet

Pemda Boalemo Akan Berlakukan Pajak Sarang Burung Walet

16/06/2021 21:49 0 By Yadin

Pemerintah daerah Boalemo melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menggelar sosialisasi pajak sarang burung walet, Rabu (16/6/2021).
(f.istimewa)

Hulondalo.id – Pemerintah daerah Boalemo melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menggelar sosialisasi pajak sarang burung walet, Rabu (16/6/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas Bupati Boalemo, Anas Jusuf, Pelaksana Tugas Kepala BKAD, Musafir Bempah, dan seluruh kepala desa se-Kecamatan Paguyaman, Paguyaman Pantai, Wonosari, serta para pengusaha sarang burung walet.

Disampaikan Anas Jusuf, pajak yang dilakukan merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai aparat, termasuk kepala desa.

“Saya berharap pajak ini agar diseriusi oleh kepala desa, karena ini menjadi tanggung jawab kita. Dan ini juga menjadi bagian dari support anggaran terhadap beberapa program pemerintah daerah, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 ini masih berharap di PBB. Sehingga itu, bagaimana caranya melakukan komunikasi dengan para wajib pajak,” ungkapnya.
Kata Anas, terkait pajak sarang burung walet diharapkannya harus selalu ada komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah.

“Sarang burung walet ini sudah merata disemua kecamatan. Jadi, kunci keberhasilan sarang burung walet ini adalah kejujuran dari pemiliknya. Oleh sebab itu, saya berharap kepada kita sekalian untuk menjaga sinergitas antara pemerintah daerah, kecamatan, desa hingga masyarakat,” pesan orang nomor satu Boalemo itu.

Sementara itu, Plt Kepala BKAD Boalemo, Musafir Bempah menjelaskan bahwa pajak sarang burung walet akan menjadi salah satu potensi penerimaan pendapatan daerah.

“Semakin bertambahnya populasi dan bangunan sarang burung walet, maka tahun ini BKAD Boalemo telah melaksanakan pendataan. Terdapat 121 bangunan sarang burung walet yang terbesar di tujuh kecamatan. Dan menurut masyarakat, sudah ada yang melaksanakan panen, maka sudah saatnya dikenakan pajak,” terangnya. (Rifal/Adv)