Pemerintah se Gorontalo Tanggung Iuran BPJS bagi 177.558 Jiwa

Pemerintah se Gorontalo Tanggung Iuran BPJS bagi 177.558 Jiwa

24/12/2019 06:18 0 By Maman

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menghadiri acara penandatangan  Perjanjian Kerjasama Integrasi Program Jaminan Kesehatan antara pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo dengan BPJS Kesehatan Gorontalo,  Senin (23/12), di hotel Grand Q Kota Gorontalo.

Hulondalo.id- Pemerintah Daerah se Provinsi Gorontalo akan menanggung iuran BPJS bagi 177.558 jiwa ditahun 2020. 60% atau 106.534 jiwa, ditanggung Pemprov Gorontalo. Sisanya, menjadi tanggungan pemerintah kabupaten/kota, atau sebanyak 71.023 jiwa. Sedangkan yang didaftarkan Pemerintah Provinsi di awal bulan Januari (sudah di verivali BNBA) yaitu 60.750 jiwa.

Tak hanya itu, dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Integrasi Program Jaminan Kesehatan antara pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo dengan BPJS Kesehatan Gorontalo, Senin (23/12/2019), juga telah menyiapkan kuota saving sebanyak, 45.784 jiwa.

Tanggungan iuran BPJS ini, merupakan kuota Pemprov Gorontalo yang ditetapkan melalui SK Gubernur Gorontalo tahap 1, berdasarkan usulan Bupati/Walikota. Sedangkan untuk kuota saving, nantinya akan diisi oleh peserta bayi baru lahir maupun peserta baru yang memenuhi kriteria, yang akan ditetapkan oleh Gubernur tahap selanjutnya sesuai usulan Bupati/Walikota selanjutnya.

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan, kesehatan merupakan salah satu program unggulan Pemprov Gorontalo. Melalui jaminan kesehatan nasional, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, dan berupaya maksimal bisa dilayani.

Menurut Idris, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pemerintah saat melaksanakan verifikasi dan validasi (verivali) data kepesertaan BPJS, yang dibayarkan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin.

Wagub juga mengatakan, data yang dikeluarkan ini, tidak luput dari peran para kepala desa, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hingga Bupati dan Walikota.

“Insya Allah data yang ada sekarang dapat dikatakan sudah akurat, nantinya DPRD akan mengundang BPJS Kesehatan, dan dinas-dinas terkait yang akan diakuratkan lagi, sehingga  data tersebut secara keseluruhan dapat benar-benar bisa dilaksanakan,” ungkap Idris.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo Mohammad Yusrizal menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo, yang telah memperhatikan masyarakat untuk di daftarkan sebagai peserta JKN KIS.

Menurutnya, penyesuaian iuran berdasarkan Perpres 75 Tahun 2019, bentuknya adalah perbaikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan di cover pada JKN KIS.

“Penyesuaian ini BPJS Kesehatan, juga ikut memperhatikan pelayanan di FKTP maupun FKTL,” jelasnya.

Dirinya juga menambahkan, banyak program yang telah diwujudkan untuk mempermudah masyarakat dalam hal administrasi kepesertaan. Contoh, untuk yang kelas 1 PBPU mandiri, jika tidak mampu silahkan melakukan penurunan kelas dua tingkat menjadi kelas tiga.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Sharing Pembiayaan dan Kepesertaan Jamkesta yang terintegrasi JKN tahun 2020, antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. (Rinto/Adv)