Pemkab Bone Bolango Sudah Terima Opini WTP 8 Kali Tanpa Jeda

Pemkab Bone Bolango Sudah Terima Opini WTP 8 Kali Tanpa Jeda

19/05/2021 22:11 0 By Alex

Bone Bolango WTP

Bupati Bone Bolango Hamim Pou bersama Wakil Bupati Merlan Uloli usai menerima opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Rabu (19/5/2021). Ini merupakan kali ke 8 Pemkab Bone Bolango menerima opini WTP di bawah pemerintahan Bupati Hamim Pou.

Hulondalo.id – Pemkab Bone Bolango kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo atas laporan keuangan tahun Anggaran 2020.

Capaian opini WTP dari BPK RI ini sudah diterima Pemkab Bone Bolango di bawah kepemimpinan Bupati Hamim Pou sebanyak 8 kali tanpa jeda.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana menyerahkan langsung opini WTP kepada Bupati Bone Bolango Hamim Pou di Auditorium BPK, Rabu (19/5/2021).

Pada kesempatan itu, Bupati Bone Bolango Hamim Pou menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah memberikan atensi, arahan, saran serta masukannya terhadap seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di Kabupaten Bone Bolango.

“Saya mewakili seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang tahun ini kembali mengganjar kami dengan opini WTP,” kata Hamim.

“Sudah sewindu kami menerima opini WTP ini. Tentu ini selain rasa syukur ini juga beserta dengan perbaikan koreksi kami pemerintah dalam segala hal,” sambung dia.

Meski demikian, Hamim mengakui selain rasa syukur, pihaknya akan terus melakukan perbaikan dan koreksi dalam segala hal mengingat ada 3 hal yang perlu diseriusi serta menjadi perhatiannya.

Terkait pengelolaan keuangan, Hamim pun ingin setiap rupiah dapat memberi manfaat pada masyarakat tidak boleh ada yang mubazir dan sia-sia.

“Olehnya opini ini tidak cuma wajar, tapi secara keseluruhan menunjukkan bahwa di daerah ada perbaikan apakah masyarakatnya lebih sejahtera apakah terjadi perbaikan pelayanan publik sehingga harus jadi indikator dalam pemeriksaan keuangan,” tandasnya.(adv/afik)