Pemkab Pohuwato, Bonebol dan Gorut Diminta Segera Realisasikan Bantuan JPS

Pemkab Pohuwato, Bonebol dan Gorut Diminta Segera Realisasikan Bantuan JPS

09/10/2020 22:13 0 By Alex

Hulondalo.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim berharap bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk membantu warga terdampak pandemi Covid-19 untuk 3 kabupaten agar segera direalisasikan oleh pemerintah setempat.

Adapun 3 kabupaten yang belum merealisasikan bantuan JPS urunan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo itu masing-masing Pemkab Pohuwato, Pemkab Bone Bolango dan Pemkab Gorontalo Utara.

Sementara 3 daerah lainnya, seperti Pemkab Gorontalo, Pemkab Boalemo dan Pemerintah Kota Gorontalo telah 100% merealisasikan bantuan JPS.

“Harapannya, 3 kabupaten tersebut segera memasukkan laporan pertanggungjawaban pencairan tahap II dan permohonan pencairan tahap III. Ini sudah mendesak dicairkan karena dinanti oleh ribuan warga,” ujar Danial, Jumat (9/10/2020).

“Kasihan kalau dananya tidak terserap. Apalagi anggaran miliaran rupiah ini memang sengaja dialokasikan oleh bapak gubernur untuk membantu warga selama masa pandemi Covid-19,” sambung dia.

Danial bahkan merinci, jumlah uang yang belum dicairkan masing-masing di Kabupaten Pohuwato sekitar Rp 355 Juta, Gorontalo Utara Rp 467 Juta dan Bone Bolango Rp 826 Juta.

Jumlah uang yang belum dicairkan tersebut dibagi sebesar Rp 178.150,- untuk setiap warga yang harusnya menerima bantuan JPS yang telah terdata.

“Memang dalam Pergub pencairan untuk Tahap III waktunya seminggu setelah lebaran, tetapi sekarang masih bisa disalurkan karena bantuannya bantuan langsung tunai pangan daerah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi Covid-19,” sebut Danial.

Pihaknya pun memberi batas waktu hingga akhir Oktober 2020 untuk melakukan pencairan bantuan JPS tersebut. Jika akhir Oktober surat permohonan pencairan belum diajukan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo, maka dengan sendirinya dianggap tidak melakukan penagihan.

Sebelumnya diketahui, alokasi bantuan JPS tersebut masing-masing urunan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar 60% dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 40%.(adv/alex)