Pemprov Gorontalo akan Pangkas Jumlah PTT Akhir Tahun Ini

Pemprov Gorontalo akan Pangkas Jumlah PTT Akhir Tahun Ini

09/12/2019 17:57 1 By Alex

PPPK

Ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo saat Apel Korpri beberapa waktu lalu.(f. dok Humas)

Hulondalo.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo akan memangkas jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) setelah mengevaluasi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban kerja (ABK) PTT pada Agustus 2019 silam.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pun memerintahkan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Provinsi Gorontalo untuk mempercepat Surat Keputusan (SK) PTT pada akhir tahun ini.

“Jangan sampai ada lagi kejadian PTT yang datang ke rumah dinas, bawa anak sama istrinya, mengeluhkan tentang ketidakjelasan status dan gajinya, karena sudah berapa bulan kerja tapi belum juga terima SK dan gaji,” tegas Gubernur Rusli Habibie pada rapat evaluasi pimpinan OPD, Senin (09/12/2019).

Ditambahkan Gubernur Rusli Habibie, hal ini dilakukan agar tidak ada keluhan lagi tentang ketidakjelasan status dan gaji PTT saat awal tahun nanti.

“Saya minta kalau misalnya Tahun 2020 ada PTT yang tidak akan difungsikan lagi, tolong beritahu langsung kepada yang bersangkutan, jangan sampai nasibnya mengambang, karena ini bicara soal nasib orang,” pinta Gubernur Rusli Habibie.

“Kepada para PTT di lingkup Provinsi Gorontalo, saya minta harus lebih multitasking, lebih produktif lagi,” sambung dia.

Gubernur Rusli Habibie juga meminta agar diadakan pertemuan dengan seluruh PTT se-Provinsi Gorontalo. Selain untuk mengedukasi para tenaga PTT juga untuk memberikan pengarahan terkait langkah evaluasi yang sedang dilakukan saat ini.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Zukri Suratinojo menuturkan, jumlah PTT yang membludak mengharuskan pihaknya untuk mengevaluasi Anjab dan ABK untuk PTT dalam rangka mengurangi beban daerah.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo menghabiskan sedikitnya Rp 150 Miliar setiap tahun untuk PTT.

“Saat ini ada 4.608 PTT, sudah termasuk di dalamnya juga Guru Tidak Tetap (GTT). Termasuk juga 1.473 orang PTT yang melaksanakan tugas Administrasi yang terindikasi seperti mengisi jabatan PNS, itu semua yang kemudian akan kita evaluasi,” tandas Zukri.(Adv/Alex)