Pemprov Gorontalo Segera Luncurkan Aplikasi JPS untuk Informasi Bantuan Sosial

Pemprov Gorontalo Segera Luncurkan Aplikasi JPS untuk Informasi Bantuan Sosial

09/09/2020 16:58 0 By Alex

Aplikasi JPS Gorontalo

Sekretaris Daerah Darda Daraba bersama Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki saat pemaparan penyusunan aplikasi JPS, Rabu (9/9/2020).

Hulondalo.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo tak lama lagi akan meluncurkan aplikasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk memudahkan informasi penyaluran bantuan sosial di Gorontalo.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki mengatakan, aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan persandingan data antara penerima bantuan sosial sesuai surat keputusan (SK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Nanti dari situ akan kita ketahui penerima itu ada dalam DTKS atau tidak. Jadi, kekeliruan-kekeliruan itu sebenarnya bisa dikurangi kalau kita mampu mengintegrasikan data yang dimiliki Catatan Sipil dan DTKS. Misalnya, ada data penduduk yang sudah meninggal dunia tapi masih tercatat, nah ini akan update real time,” terang Budiyanto saat pemaparan penyusunan/pembuatan aplikasi JPS, Rabu (9/9/2020).

Aplikasi tersebut juga akan berguna untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengusulkan penambahan data masyarakat yang harusnya membutuhkan bantuan namun tidak terdaftar dalam DTKS.

“Kalau dia tidak ada dalam DTKS dan dia harusnya menerima bantuan itu, aplikasi bisa berguna untuk mereka yang di-SK-kan menerima bantuan kita usulkan untuk menambah data DTKS. Harusnya semua penerima bantuan itu masuk di DTKS tapi ‘kan faktanya kemarin banyak orang yang tiba-tiba dirumahkan,” katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba mendukung aplikasi tersebut. Menurut Darda, sistem ini sangat berguna dalam menampilkan data penerima sampai tingkat kabupaten yang mendapatkan JPS di Provinsi Gorontalo.

“Sudah seharusnya kita kerja begini. Memang sistem ini belum sempurna, tapi kita harus buat terobosan untuk masalah DTKS ini karena ini menyangkut data,” kata Darda.

Terkait penyelarasan data, Darda meminta Kadis Dukcapil untuk menyurat ke Dirjen Dukcapil untuk memberikan akses khusus dalam melihat data kependudukan se Provinsi Gorontalo. Data tersebut sangat penting untuk mengetahui data sudah terupdate atau tidak.

“Kita butuh data untuk bantuan, barangkali ini sangat sederhana bagi kita tapi efeknya luar biasa. Karena bantuan ini yang selalu di wanti-wanti oleh pak presiden,” pungkas Darda.(adv/alex)