Penegakan Protokol Kesehatan: 83 Kada Ditegur Mendagri, Gubernur Gorontalo Diapresiasi

Penegakan Protokol Kesehatan: 83 Kada Ditegur Mendagri, Gubernur Gorontalo Diapresiasi

19/11/2020 20:25 0 By Alex

Mendagri ancam pecat kepada daerah

Foto dokumentasi Mendagri Tito Karnavian saat menyerahkan TPID Awards kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, beberapa waktu lalu. (F. dok Humas)

Hulondalo.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang tidak konsisten menerapkan protokol kesehatan, termasuk sanksi pemecatan.

Ancaman tersebut bahkan dijabarkan melalui Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19.

“Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko. Menurut UU, kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian,” tegas Tito, seperti yang diwartakan mediaindonesia.com, Kamis (19/11/2020).

Sejauh ini, Mendagri telah melayangkan teguran tertulis kepada 83 kepala daerah yang terdiri dari 1 gubernur, 39 bupati, 5 walikota, 31 wakil bupati dan 7 wakil walikota.

Di sisi lain, Mendagri justru memberikan apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang konsisten mematuhi protokol kesehatan. Salah satu yang disebut mantan Kapolri itu adalah Gubernur Gorontalo.

Terpisah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pun mengaku sangat bersyukur atas apresiasi itu. Pasalnya, apa yang dilakukannya itu semata untuk melindungi masyarakat dari paparan virus corona.

Rusli juga mengaku dia tidak sendiri. Dukungan dan sinergitas dari semua pihak sangat membantu menerapkan aturan protokol kesehatan.

Rusli menyebut, ada unsur DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, bupati, walikota, instansi vertikal dan jajarannya.

“Kita prinsipnya ‘kan Sami’na wa Atha’na, kita dengar kita taat. Posisi gubernur, bupati, walikota meski dia dipilih rakyat tapi punya atasan. Kalau gubernur ya pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri. Kita patuh dan laksanakan apa yang sudah digariskan,” aku Rusli.

Sejak awal keluarnya Inpres Nomor 6 Tahun 2020, kata Rusli, pihaknya langsung bergerak cepat dengan mengeluarkan Pergub Nomor 41 tahun 2020. Bahkan saat ini telah diterbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan yang telah ditindaklanjuti dengan Pergub Nomor 53 Tahun 2020.

“Beliau (Mendagri) juga sampaikan apresiasi sebab belum semua daerah punya Perda. Paling tidak ini menunjukkan ada komitmen bersama untuk pencegahan covid-19 sekaligus juga menjadi dasar hukum penegakan protokol kesehatan di lapangan,” tandas Rusli.(adv/alex)