Penggiat Anti Korupsi Ingatkan Pemkab Blitar, Semrautnya Data Penerima Bansos

Penggiat Anti Korupsi Ingatkan Pemkab Blitar, Semrautnya Data Penerima Bansos

19/06/2020 22:11 0 By Syakir

Para perwakilan dari asosiasi perangakt desa (APD), saat berdialog dengan anggota DPRD Kabupaten Blitar, terkait semrautnya data penerima bantuan sosial (Bansos) di daerah itu.

Hulondalo.id (Blitar) – Semrautnya data penerima bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, membuat kepala desa harus menjadi bulan bulanan warga. Tak terima dengan itu, ratusan kades menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Blitar.

Menanggapi kejadian pada Rabu (17/6/2020) itu, salah seorang aktivis penggiat anti korupsi Trianto, SH mengaku prihatin. Menurutnya, persoalan tersebut memberikan kesan lemahnya pengawasan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Baginya, ini justru memunculkan kesan asal asalan, yang penting bantuan segera tersalurkan.

Trianto pun mengingatkan, jangan sampai kesan buru buru dalam penyaluran bantuan itu, membuat banyak warga yang terdampak justru tidak dapat, dan hanya menguntungkan segelintir orang tertentu.

Sementara itu, upaya melakukan konfirmasi ke Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Jumat (19/6/2020), tidak membuahkan hasil, karena kepala dinasnya sedang melakukan rapat.

Sebelumnya, dalam aksi damainya di kantor DPRD Kabupaten Blitar, ratusan kades memprotes tumpang tindihnya data penerima bantuan dari pemerintah yang disalurkan lewat desa. Betapa tidak, kondisi itu membuat banyak kepala desa menjadi bulan bulanan warga.

Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar Sugeng Suroso sendiri juga mengakui, kalau pembagian bantuan sosial di daerahnya masih carut marut. Pangkal persoalannya adalah data yang tidak sinkron. Bahkan, pihaknya meminta pemerintah menunda penyaluran bantuan, sampai validasi data dilakukan. (SA)