Penggunaan Surat Keterangan Fiskal Diperbolehkan dalam Pencalonan Pilkada

Penggunaan Surat Keterangan Fiskal Diperbolehkan dalam Pencalonan Pilkada

30/09/2020 07:34 0 By Maman

Bawaslu Kabupaten Gorontalo menggelar konferensi pers terkait penanganan laporan paslon Tonny-Daryatno.

Hulondalo.id – Surat Keterangan (Suket) Fiskal yang diperoleh melalui online, dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan lembaga/kementrian termasuk untuk pencalonan Kepala Daerah.

Selasa (29/9/2020), Bawaslu Kabupaten Gorontalo menggelar konferensi pers terkait penanganan laporan paslon Tonny-Daryatno, atas pelaporan pajak menggunakan Suket Fiskal. Komisioner Bawaslu, Devisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu, M. Fajri Arsyad mengatakan, penghentian penanganan laporan ini dilakukan, setelah memeriksa pelapor, 3 paslon Nelson-Hendra, Chamdi-Tomy dan Rustam-Dicky, KPU dan beberapa saksi termasuk KPP Pratama Gorontalo.

“Dalam klariflkasi terungkap bahwa, KPU telah melakukan proses verifikasi faktual terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen syarat calon, termasuk tanda bukti tidak memiliki hutang pajak berupa Surat Keterangan Fiskal milik ke 3 pasangan calon yang merupakan terlapor,” kata Fajri.

Didampingi Komisioner Bawaslu Devisi Pengawasan dan Hubungan Antara Lembaga dan Masyarakat,  Alexander Kaaba, Fajri juga mengatakan, Suket fiskal yang diperoleh melalui layanan online, substansinya dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan Lembaga/kementrian termasuk untuk proses pencalonan Kepala Daerah.

“Karena pada pokoknya, menerangkan wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak sebagaimana ketentuan peraturan Dirjen Pajak nomor 03/PJ/2019, tentang tata cara pemberian surat keterangan Fiskal,” ungkap Fajri.

Kajian dilakukan Bawaslu terhadap seluruh keterangan dan fakta dalam proses penanganan Pelanggaran. Maka disimpulkan kata Fajri, penanganan Iaporan dengan nomor register 09/LP/PB/Kab/29.04/IX/2020 diberhentikan.

“Keberadaan objek yang dilaporkan yakni surat keterangan fiskal diakui keberadaannya sebagai pemenuhan syarat calon dalam pemilihan kepala daerah,” tandas Fajri. (Opin)