Penjelasan LKPP Soal e-Katalog Kemendikbud, Alkes, Metode Rancang Bangun dan BeLa Pengadaan

Penjelasan LKPP Soal e-Katalog Kemendikbud, Alkes, Metode Rancang Bangun dan BeLa Pengadaan

20/05/2021 21:43 0 By Alex

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat audiens dengan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto di kantornya, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Hulondalo.id – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto menerima kunjungan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama rombongan di kantornya, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Maksud kunjungan Gubernur Gorontalo ini untuk konsultasi 4 poin pengadaan yang sedang dijalankan pemerintah daerah. Di antaranya, e-Katalog Kemendikbud, e-Katalog Alat Kesehatan, metode pengadaan rancang bangun (design and build) dan aplikasi Belanja Langsung (BeLa) Pengadaan.

“Mengenai e-Katalog bidang pendidikan dan e-katalog kesehatan itu akan disegerakan pada bulan Juni semua akan tayang. Tapi untuk komoditi yang belum ada sampai bulan Juni, maka disarankan untuk dilakukan tender cepat,” jelas Kepala Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe menyampaikan penjelasan LKPP saat turut mendampingi Gubernur Gorontalo.

Sedangkan untuk metode pengadaan rancang bangun, dalam hal ini untuk pembangunan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie (RS Ainun), dinilai penting untuk segera ditender. Namun persoalannya, pembangunan RS Ainun masih menunggu anggaran dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 karena belum dicairkan.

Dikhawatirkan, pencairan PEN molor hingga pertengahan tahun maka akan berdampak pada proses pengadaan yang juga akan ikut terlambat.

“Metode pengadaan untuk pembangunan RS Ainun disarankan agar segera ditender konsultan manajemen konstruksinya dan metode pengadaan menggunakan metode design and build walaupun anggarannya belum tersedia. Maksudnya agar tidak saling menunggu,” sambung Sultan.

Sementara terkait aplikasi BeLa Pengadaan, Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menyetorkan data UMKM di Gorontalo yang akan didaftarkan LKPP dalam market place yang ada. Harapannya, proses belanja langsung pengadaan seperti makan minum dan alat tulis kantor dengan transaksi di bawah Rp 50 Juta dilakukan melalui aplikasi.(adv/alex)