Perbup Kewenangan Desa Rampung, Kabag Hukum: Selanjutnya Disosialisasikan

Perbup Kewenangan Desa Rampung, Kabag Hukum: Selanjutnya Disosialisasikan

20/09/2021 14:37 0 By Maman

Yolanda Giola

Kabag Hukum Setda Gorontalo Utara, Yolanda Giola.

Hulondalo.id – Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Kewenangan Desa Gorontalo Utara telah rampung. Agenda selanjutnya kata Kabag Hukum Setda Gorontalo Utara, Yolanda Giola, sosialisasi. Pelaksanaannya kata dia, menunggu kesiapan dari OPD pemrakarsa.

“OPD pemrakarsa itu Dinas Pemdes,” kata Yolanda, saat diwawancarai, Jum’at (16/9/2021).

Yolanda mengatakan, menurut pasal 165 (1) Permendagri 80 tahun 2015, bahwa Kepala Daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah, dan Perkada yang telah diundangkan dalam daerah. Dan sosialisasi kata dia, langkah pertama setelah diterbitkannya Perbup tersebut.

Sedangkan untuk penyusunan Peraturan Desa (Perdes) kata Yolanda, masih akan dilakukan Bimtek untuk aparat Desa. Yolanda mengakui, Perbup kewenangan Desa itu memiliki keunikan tersendiri. Jika selama ini Perbup hanya selesai fasilitasi di tingkat Provinsi, tapi untuk Perbup ini harus difasilitasi ditingkat pusat atau Kemendagri.

“Kabupaten Gorontalo Utara kebetulan satu-satunya Kabupaten yang sudah mendahului telah menyelesaikan penyusunan Perbup Kewenangan Desa untuk Provinsi Gorontalo, kabupaten dan kota lain saat ini menurut penyampaian dari Biro Hukum Provinsi, sementara penyusunan,” ungkapnya.

Perbup kewenangan Desa kata Yolanda, meliputi Kewenangan Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, serta Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, serta Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten /Kota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

“Sosialisasi kami menunggu OPD pemrakarsa, terkait bagaimana langkah sosialisasi kedepan termasuk pelaksanaan Bimtek penyusunan Perdes kewenangan desa,” jelasnya.

Yolanda juga mengatakan, perbup ini membawa sisi keuntungan bagi desa, karena nantinya akan diklasifikasi mana yang menjadi kewenangan desa, dan tentu akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).

“Karena desa diberikan kewenangan untuk mengelola apa yang sekiranya itu menjadi aset desa, setelah di tetapkan nya Perbup ini,” terangnya.

Misalnya kata mantan Sekcam Atinggola ini tambatan perahu atau sanggar budaya yang tadinya dikelola oleh Pemkab, namun terletak di desa dan pemanfaatannya lebih banyak oleh desa, maka Pemkab boleh memberikan kewenangan ke desa dalam pemanfaatannya dan pengelolaannya, agar kedepan PAD desa itu akan meningkat. (Prin/Adv)