Perda Protokol Kesehatan Disosialisasikan, Ini Sanksi Tegas buat Pelanggar

Perda Protokol Kesehatan Disosialisasikan, Ini Sanksi Tegas buat Pelanggar

23/10/2020 19:11 0 By Alex

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim memimpin sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang berlangsung secara virtual, Jumat (23/10/2020). (F. Haris/Humas)

Hulondalo.id – Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 mulai disosialisasikan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Jumat (23/11/2020).

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan, tujuan perda tersebut agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan dan akan ada sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya.

Dalam Bab IV Pasal 9 dan 10 diatur hak, kewajiban, dan larangan bagi setiap masyarakat, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan dan fasilitas umum.

Setiap orang yang beraktivitas di luar rumah wajib melaksanakan protokol kesehatan meliputi mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya, menggunakan masker, menjaga jarak, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga daya tahan tubuh.

Sedangkan bagi pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan wajib melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan, menyediakan fasilitas tempat cuci tangan, mengecek suhu tubuh seluruh pengunjung, memasang media informasi terkait penerapan kesehatan, serta melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang satu meter.

Sementara terkait penerapan sanksi diatur dalam Bab VIII pasal 18 dan pasal 19. Pasal 18 mengatur sanksi terhadap perorangan yang melanggar kewajiban dengan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, dan denda administratif sebesar Rp 150 Ribu.

Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif sebesar Rp 500 Ribu, pembubaran kegiatan, penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin, dan/atau pencabutan izin.

Guna efektifnya pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, Wakil Gubernur Idris Rahim meminta pihak-pihak terkait berupa Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota, unsur TNI dan Polri, secara bersama-sama saling berkoordinasi dan bersinergi melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perda tersebut.

“Perda ini menjadi pedoman Pemprov dan Kabupaten/Kota untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan dengan penerapan Perda ini pandemi Covid-19 bisa kita atasi bersama,” tandas Idris.(adv/alex)