Perlukah Peraturan Perundang-undangan Tentang Teknologi Dimasa Pandemi Covid-19?

Perlukah Peraturan Perundang-undangan Tentang Teknologi Dimasa Pandemi Covid-19?

06/01/2021 19:27 0 By Yadin

Penulis: Elisabeth Dewi Puspitaningrum, Mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.

Pandemi Covid – 19 merupakan masa yang berat bagi semua orang. Semua orang dari berbagai lapisan masyarakat, tidak peduli usia muda maupun tua harus melakukan kegiatan diluar dari kebiasaannya. Semua masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan yang berlaku, mulai dari kebiasaan mencuci tangan hingga bersosialisasi dengan orang lain, semua dibatasi oleh peraturan. Semua instansi mulai menciptakan teknologi baru yang multi guna demi memutus mata rantai Covid – 19.

Menyebarnya virus Covid – 19 seiring dengan bertambahnya kasus kejadian pasien positif di rumah sakit akibat terpapar virus Covid – 19. Sejak diumumkannya kasus Covid – 19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Desember 2020 hingga saat ini, berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah dan semua instansi seperti, melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menerapkan protokol kesehatan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan New Normal, membatasi jumlah orang baik di transportasi maupun fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit dan puskesmas, hingga dilakukannya sekolah secara daring.

Tingginya angka pasien positif Covid – 19 yang dirawat di rumah sakit dan tenaga medis yang terpapar virus Covid – 19  mengakibatkan masyarakat takut dan bingung harus kemana jika membutuhkan pertolongan tenaga medis. Oleh karena itu, demi memberikan pelayanan yang layak dan meminimalkan pencegahan transmisi Covid – 19 banyak rumah sakit mulai melakukan gebrakan inovasi dengan menciptakan teknologi modern dan dan kekinian yang dapat diakses oleh semua kalangan. Teknologi yang diciptakan dapat diakses dengan mudah dan efektif, serta lebih efisiensi waktu, misalnya telenursing, temedicine, dan aplikasi informasi kesehatan yang mudah diakses kapan saja dan dimana saja. Pesatnya perkembangan teknologi dibidang kesehatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan khalayak ramai masih perlukah peraturan perundang – undangan tentang teknologi dimasa pandemi Covid – 19 diciptakan?

Merujuk pada peraturan Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 ayat (10), menyatakan bahwa teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. Pasal 42 ayat (1), Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. Ayat (2) menjelaskan bahwa teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit. Pada masa pandemi Covid – 19 menciptakan dan mengembangkan teknologi adalah suatu kebutuhan yang harus segera terpenuhi untuk menstabilkan tatanan negara dan kebutuhan sosial masyarakat.

Meninjau dari peraturan Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 42 belum dijelaskan lebih lanjut dan rinci mengenai perlindungan data pribadi pasien pada penggunaan teknologi yang sedang dikembangan, sedangkan dimasa pandemi saat ini semua tujuan pengembangan teknologi adalah untuk memudahkan manusia mengakses kesehatan. Disamping itu, belum dicantumkan pula tentang perlindungan data diri pasien untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Utomo, dkk (2020) menjelaskan bahwa diperlukan peraturan undang – undang yang lebih spesifik melindungi data diri pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan hukum bagi pengembangan teknologi kesehatan terutama teknologi berbasis data pasien maupun rumah sakit untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi dan penyalahgunaan.

Selain Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengulas teknologi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 40 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Pemerintah sudah menerapkan peraturan perundang – undangan yang jelas agar semua teknologi kesehatan yang mengacu pada penggunaan transaksi data pasien maupun instansi yang berkaitan dapat terlindungi. Namun, hal tersebut belum cukup, menilik dari bebasnya akses media elektronik tak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data.

Upaya yang mungkin menjadi pertimbangan adalah meningkatkan sistem keamanan akses data pasien dan instansi terkait dan melakukan uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat keamanan data. Menilik dari sifat urgensinya, yang dapat dilakukan adalah mengkaji ulang kebijakan Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta melakukan rancangan perundang – undangan baru berkaitan dengan perlindungan teknologi kesehatan khususnya dalam perlindungan data diri pasien. kebijakan yang diciptakan tidak hanya berguna bagi pasien saja, tapi juga bagi instansi kesehatan pengguna teknologi, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan dan semua pihak yang terlibat dalam penggunaan teknologi kesehatan di masa pandemi Covid – 19.

Tindakan apakah yang dapat dilakukan guna meningkatkan keamanan dan kewaspadaan perlindungan data diri tenaga kesehatan dan pasien? Pada saat mempersiapkan rancangan teknologi kesehatan, instansi dan manajemen terkait melakukan pengkajian teknologi dan analisa rancangan serta kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang terkait. Apabila teknologi kesehatan terbentuk, dapat dilakukan uji coba untuk melihat tingkat keamanan dan kelayakan penggunaan.

Tindakan yang dapat dilakukan lainnya adalah melakukan kerjasama dengan lembaga hukum dan pengembang teknologi untuk membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas dan tepat sasaran. Pentingnya SOP yang jelas dapat membantu penggunan dalam hal ini perawat, tenaga kesehatan dan instansi menggunakan teknologi dengan tepat dan aman, selain itu menjadi pedoman jelas yang dapat memberikan arahan bagi pasien dan pengguna lain untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi dan data pasien.

 

REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Utomo, H. P., Gultom, E., & Afriana, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam. 8(September), 168–185.