Pertahankan Dana Kelurahan, Meski Pusat Tak Lagi Anggarkan

Pertahankan Dana Kelurahan, Meski Pusat Tak Lagi Anggarkan

24/02/2021 19:09 0 By Syakir

Walikota Gorontalo Marten Taha

Hulondalo.id – Walikota Gorontalo Marten Taha menginginkan program dana kelurahan tetap berlanjut, meski pemerintah pusat tidak lagi menganggarkannya di tahun ini, akibat pandemi covid -19.

Untuk mempertahankannya, Marten Taha mengatakan, Pemerintah Kota Gorontalo akan menyisihkan anggaran dalam APBD tahun 2021.

Total dana kelurahan yang akan dialokasikan senilai Rp 5 Miliar. Dengan asumsi satu kelurahan akan kebagian dana Rp 100 juta, untuk 50 kelurahan di Kota Gorontalo.

“Saya sudah mengkaji dan menyempaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah , agar dana pengembangan kelurahan dapat dimasukkan pada realokasi dan refocussing nanti. ” Kata Marten saat membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Kota Timur, Rabu (24/2/21).

Walikota dua periode itu beralasan, dana kelurahan penting untuk menopang kegiatan kemasyarakatan, terlebih dimasa pandemi saat ini.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, dana kelurahan dikhususkan pada pembangunan infrastruktur, namun tahun ini pemerintah Kota Gorontalo akan mengarahkankannya pada kegiatan yang mendukung kelurahan tangguh covid-19.

“Ditahun 2022, (Dana Kelurahan) kita fokuskan untuk infrastruktur berupa kegiatan padat karya dengan melibatkan kelompok masyarakat setempat,” imbuhnya.

Selain mengupayakan lewat APBD, Walikota juga akan memperjuangkan dana kelurahan masuk dalam anggaran DAU Tambahan. Dan itu sudah diusulkannya lewat Asosiasi Pemerintah Kota Gorontalo kepada presiden RI.

“Pak Presiden memberikan respon positif terkait dengan program dana kelurahan. Insha Allah usulan ini dapat diakomodir di tahun 2022 nanti. Kalau tahun kemarin setiap kelurahan di kota gorontalo kebagian 360 juta, saya berharap jumlah ini meningkat paling tidak 500 juta perkelurahan,” harapnya.

Sebelumnya dana kelurahan dari pemerintah pusat diakomodir dalam DAU tambahan di tahun 2019 sampai 2020. tahun ini anggaran tersebut terhenti, karena pemerintah pusat memfokuskan diri menangani wabah covid -19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (mg-04)