Pertanggungjawaban APBD 2019, Banggar DPRD Kabupaten Blitar Monitoring Temuan BPK

Pertanggungjawaban APBD 2019, Banggar DPRD Kabupaten Blitar Monitoring Temuan BPK

22/07/2020 09:06 0 By Maman

Banggar DPRD Kabupaten Blitar monitoring tindak lanjut LHP BPK RI di Pemerintah Kecamatan Sutojayan. (foto:istimewa)

Hulondalo.id (Blitar) – Monitoring temuan BPK RI dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar dibeberapa OPD. Ini bagian dari agenda pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar Tahun 2019.

Untuk memaksimalkan monitoring tersebut, anggota Banggar DPRD Kabupaten Blitar, Panoto mengatakan, dibagi dalam beberapa kelompok. Salah satu kelompok mendatangi Pemerintah Kecamatan Sutojayan, Senin (20/7/2020).

Panoto juga mengatakan, Pemerintah Kecamatan Sutojayan sebagaimana dalam LHP BPK RI, direkomendasikan untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 10 juta ke Kas Daerah (Kasda). Total kata Panoto, ada Rp. 172 juta yang harus dikembalikan oleh 5 pemerintah kecamatan di Kabupaten Blitar.

“Dalam monitoring di Pemerintah Kecamatan Sutojayan, ada uang sekitar Rp. 10 juta yang harus diserahkan ke Kasda, ini merupakan rekomendasi BPK,” kata Panoto.

Pengembalian uang ke Kasda ini kata Panoto, terkait dengan salah satu kegiatan di Pokmas di salah satu Pemerintah Kelurahan yang belum dibuatkan pertanggungjawaban atau SPJ.

Panoto mengatakan, jumlah uang yang harus dikembalikan memang tidak terlalu besar. Namun menurutnya, hal seperti juga diminta untuk tidak terulang dimasa mendatang. Setiap temuan BPK RI juga kata dia, agar diseriusi oleh pemerintah.

“Kedepan, kami harap ini tidak terulang,” ungkap Panoto. (SA)