Pertanggungjawaban APBD 2019 Disetujui DPRD, Banggar Apresiasi Pemprov Gorontalo 7 Kali WTP

Pertanggungjawaban APBD 2019 Disetujui DPRD, Banggar Apresiasi Pemprov Gorontalo 7 Kali WTP

04/08/2020 22:59 0 By Alex

Gubernur Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan dokumen persetujuan bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Gorontalo terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019. (F. Salman/Humas)

Hulondalo.id – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo disetujui DPRD pada rapat paripurna, Selasa (4/8/2020).

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan, pihaknya sebulan yang lalu telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 dimana sesuai aturan bahwa kepala daerah diwajibkan untuk menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Pada kesimpulan akhir RKPD kita diterima oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi. Tanpa bapak dan ibu sekalian, saya dan Pak Wagub tidak dapat bekerja semaksimal mungkin. Terima kasih saya ucapkan,” ujar Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam rapat paripurna.

Dikatakan Rusli pula, saat ini dunia belum terbebas dari wabah Covid-19. Khusus untuk Provinsi Gorontalo, terjadi peningkatan yang cukup signifikan jumlah orang yang terpapar virus corona sebagaimana yang diumumkan oleh Satuan Tugas Covid-19.

Olehnya, Gubernur Rusli Habibie pun mengajak seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Gorontalo bahu membahu untuk menyelesaikan masalah Covid-19 ini.

“Jujur saja, sekarang bukan hanya rakyat biasa tapi teman-teman ASN, para pejabat, para TNI Polri dan anggotanya, semua sudah terpapar covid. Kami sudah sangat berusaha termasuk teman-teman DPRD dengan melaksanakan 3 kali PSBB, sekarang kita tidak boleh bertahan dengan PSBB, karena ekonomi harus jalan,” tandasnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo melaporkan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo 2019 dengan merekomendasikan beberapa hal, di antaranya meminta Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2019.

“Tak lupa kami ucapkan selamat kepada Pemprov Gorontalo dan kepada kita semua yang telah berperan aktif dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah 2019 yang memperoleh Opini WTP dari BPK RI,” ucap Ketua Tim Banggar DPRD Provinsi Gorontalo, Mitran Tuna.

“Kalau ini merupakan ke 7 kali kita memperoleh opini WTP, berarti selama kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, setiap tahun kita memperoleh opini WTP dari BPK RI, ini luar biasa,” sambung dia.(adv/alex)