Hulondalo.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang paling tinggi di Indonesia dalam menurunkan angka kemiskinan pada periode Maret hingga September 2018.
Provinsi Gorontalo berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 16,81% pada Maret 2018 menjadi 15,83% pada September 2018 atau selisih 0,98%.
“Jika dilihat perbandingannya dari tahun ke tahun atau September 2017 ke September 2018 (year on year/yoy), Provinsi Gorontalo berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,31%,” tutur Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki pada temu konsultasi Triwulan I Bapppeda dengan seluruh OPD provinsi dan kabupaten/kota, Rabu (16/1/2018).
Namun jika dilihat lebih dalam lagi, share tertinggi daerah yang menurunkan angka kemiskinan adalah Kabupaten Pohuwato. Ya, daerah berjuluk Bumi Panua yang dipimpin oleh Bupati Syarif Mbuinga itu berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,87%.
Setelah Kabupaten Pohuwato, penyumbang tertinggi kedua daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan adalah
Kabupaten Boalemo 1,52%, Kabupaten Gorontalo 0,71%, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) 0,70%, Kabupaten Bone Bolango 0,41% dan Kota Gorontalo 0,13%.
Budiyanto mengatakan, tingginya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pohuwato tidak terlepas dari sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan seperti yang dilakukan oleh Pemprov Gorontalo dan pemerintah pusat. Di antaranya ikut menganggarkan program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) dan memperluas cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibiayai oleh APBD.
“Di Pohuwato, ada yang namanya program Nasi Tumis. Anggarannya sekitar Rp 1,8 Miliar. Bantuan itu dalam bentuk makanan kepada kaum dhuafa, lanjut usia, anak terlantar dan peyandang disabilitas. Kemudian, program itu memberdayakan warung-warung kecil yang ada di kecamatan-kecamatan sehingga ada perputaran ekonomi disitu,” terang Budiyanto.
Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba meminta kepada pemerintah kabupaten/kota bersama- sama fokus pada program menekanan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan tidak bisa dikerjakan secara parsial tetapi
harus dikeroyok bersama agar berlangsung secara efektif dan efisien.
“Ekonomi Gorontalo masih bergantung pada investasi pemerintah. Oleh karena itu, saya berharap para kepala OPD dan
kabupaten/kota memperbesar alokasi anggaran terhadap kegiatan yang outputnya untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kesempatan kerja,” imbau Darda.
Ditambahkannya pula, Pemprov Gorontalo terus mengintervensi masyarakat miskin dengan berbagai program sosial. Selain bantuan di sektor pertanian dan perikanan, kesehatan dan pendidikan, ada juga bantuan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan serta penyediaan berbagai infrastruktur dasar.
Bakti Sosial NKRI Peduli yang bergulir sepekan sekali di setiap kecamatan juga dipandang efektif untuk mengurangi beban biaya belanja sembako warga. Program tersebut menyediakan pasar murah bersubsidi serta pemberian santunan senilai Rp 100.000 bagi 1.000 warga di setiap pelaksanaannya.(hl/usman)