Pokja PKP Dibentuk Atasi Persoalan Permukiman di Gorontalo

Pokja PKP Dibentuk Atasi Persoalan Permukiman di Gorontalo

28/09/2020 21:13 0 By Alex

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Senin (28/9/2020). (F. Agi/Protokol)

Hulondalo.id – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba membuka Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) yang digelar di Maqna Hotel Gorontalo, Senin (28/9/2020).

“Hari ini kelembagaannya sudah terbentuk. Kelembagaan ini tidak lagi bentuk dinas atau lain lain lagi tetapi pokja. Ini harus digunakan sebagai tempat untuk menciptakan sinergi antar lintas sektor atau pemangku kepentingan dalam penanganan air bersih, sanitasi dan permukiman kumuh di Provinsi Gorontalo,” jelas Darda.

Selain kelembagaan, lanjut Darda, keberhasilan perencanaan dan pembangunan juga bergantung pada kualitas data. Olehnya, kelembagaan terintegrasi perlu didukung dengan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Artinya, data dan informasi infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman perlu disusun secara kolektif dan terintegrasi pula sehingga tidak menghambat dalam tahapan atau mekanisme penerima bantuan perumahan.

Terpisah, Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo, Alwi Mahdali menjelaskan, pembentukan pokja merupakan program dari Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Perumahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan pemukiman jadi perlu adanya pembentukan Pokja PKP.

Pokja PKP ini memuat seluruh stakeholder yang terdiri dari Bappeda sebagai leading sektor kemudian Dinas PRKP Provinsi dan Kabupaten Kota, Dinas PUPR Kabupaten Kota, Dinas DLHK, Dinas Kesehatan, ATR/BPN dan seluruh pemangku kepentingan.

Pasalnya, target SDGs 2030 sudah berubah, di mana kawasan perumahan dan pemukiman harus ditinjau dari beberapa indikator yaitu dari ketahanan konstruksi rumah, kecukupan ruang akses sanitasi dan akses air minum.

Kemudian kawasan kumuh, angka backlog, orang yang tidak punya rumah dan pembiayaan kemudian tata ruangnya.

Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama dalam penyelenggaraan PKP melalui penguatan satu kelembagaan dan satu data terintegrasi perumahan dan kawasan permukiman menuju pada pelayanan penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas kepada masyarakat terutama kepada masyarakat miskin.(adv/alex)