Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman di Gorontalo Dievaluasi

Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman di Gorontalo Dievaluasi

04/12/2020 01:20 0 By Alex

Kawasan Permukiman Gorontalo

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat memberikan sambutan pada pembukaan rapat koordinasi penyelenggaraan kawasan permukiman di Provinsi Gorontalo, Kamis (3/12/2020) (F. Nova/Humas)

Hulondalo.id – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba meminta seluruh program penyelenggaraan kawasan permukiman baik di provinsi maupun kabupaten kota agar dievaluasi sebelum memasuki akhir tahun.

“Kita harus menyamakan kembali, apalagi ini sudah bulan Desember, kira-kira program yang sudah dicanangkan itu sudah sesuai sasaran atau ada yang perlu diperbaiki lagi untuk program tahun depan,” pinta Darda saat membuka rapat koordinasi penyelenggaraan kawasan pemukiman di Provinsi Gorontalo, Kamis (3/12/2020).

Darda mengatakan, penyelenggaraan kawasan permukiman sangat penting dalam memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

Untuk itu, Darda berharap kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Gorontalo sebagai perpanjangan tangan Direktorat Cipta Karya, Kementerian PUPR, bisa berfungsi melaksanakan kebijakan Nasional dan program pembangunan di bidang permukiman yang berfokus pada peningkatan kualitas permukiman di Gorontalo.

“Tantangan ke depan akan lebih berat, tuntutan masyarakat, tuntutan keadaan yang terkait dengan pemukiman juga akan semakin kompleks. Untuk itu di dalam rapat koordinasi ini, saya titip pesan untuk sama sama mengevaluasi kembali, kemudian mendiskusikan hal-hal apa saja yang sudah bagus dan yang belum berhasil,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Gorontalo, Nurdiana Habibie mengatakan, rakor ini merupakan rakor terakhir yang bertujuan untuk mensinergikan program yang ada di kementerian, provinsi dan kabupaten kota.

Program ini merupakan lanjutan dari program ditangani oleh perencanaan pengendalian yang ada di Direktorat Cipta Karya, yang sekarang sudah berubah nama menjadi Sistem Pengembangan Kawasan Pemukiman (SPKP).

Nantinya program itu diharapkan masing-masing kabupaten kota membuat profil untuk keciptakaryaannya serta merujuk pada arahan program kegiatan yang dituangkan dalam SPKP.

“Pada dasarnya acuan program kegiatan kementerian itulah yang yang menjadi acuan kami. Di mana koordinator masing masing SPKP yang ada di kabupaten kota adalah bapppeda-nya. Jadi diharapkan nanti ke depan program ini tidak tumpangan tindih,” tandasnya.(adv)