Proses Verifikasi-Validasi Keluarga Miskin Gorontalo Akan Dimulai Besok

Proses Verifikasi-Validasi Keluarga Miskin Gorontalo Akan Dimulai Besok

31/10/2019 21:45 0 By Alex

Proses verifikasi dan validasi data warga miskin ini akan menentukan apakah layak mendapatkan bantuan sosial baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.(F. ilustrasi)

Hulondalo.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mulai melakukan verifikasi dan validasi lapangan terkait keluarga miskin di Gorontalo mulai besok, Jumat (1/11/2019).

Proses verifikasi dan validasi tersebut untuk melihat kembali apakah warga miskin layak mendapatkan bantuan sosial baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Verifikasi dan validasi akan melibatkan seluruh ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo, Dinas Sosial dan aparat setempat.

Kepala Seksi Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Afriyani Katili menjelaskan, verifikasi dan validasi data kemiskinan ini bertujuan untuk mengetahui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sebelumnya, pada pembiayaan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) selama tahun 2017 sebanyak 177.593 orang. Dari data tersebut, 55.114 orang masuk dalam DTKS pemerintah pusat. Sementara sisanya, 120.265 orang non DTKS memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 2.214 tidak memiliki NIK.

“Yang 120.265 non DTKS dan memiliki NIK yang akan kita verifikasi lapangan. Benar tidak orangnya masih ada, tidak berpindah atau masih tetap miskin? Ini nanti akan berpengaruh pada usulan DTKS ke pemerintah pusat,” kata Afriyani.

Verifikasi dan validasi diharapkan akan memperjelas status warga miskin di Provinsi Gorontalo. Selain untuk intervensi Jamkesta, data tersebut juga untuk memberi gambaran intervensi berbagai bantuan sosial baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

“Yang masuk DTKS akan diusulkan iuran BPJS dibayar oleh pemerintah pusat menjadi PBI (Penerima Bantuan Iuran) sehingga tidak membebani APBD,” sambungnya.

Diharapkan selama proses pendataan warga miskin berlangsung pihak kecamatan, kelurahan dan desa dapat melakukan pendampingan. Warga yang didata juga diminta memberikan keterangan yang benar dan data yang akurat.(adv/alex)