Proyeksi RAPBD 2020, Pertumbuhan Ekonomi 6,69% hingga Angka Kemiskinan Jadi 15%

12/08/2019 14:59 0 By Alex

Rapat Paripurna tentang pembahasan RAPBD 2020 di gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (12/8/2019).

Hulondalo.id – Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Gorontalo dipatok 6,69% pada 2020 nanti. Selain itu, proyeksi angka kemiskinan di Gorontalo juga ditargetkan turun hingga 15%.

Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada 2018 tercatat 6,51%, melambat dari tahun 2017 sebesar 6,74%. Sementara kemiskinan di Gorontalo hingga Maret 2019 tercatat sebesar 15,52%, turun 1,29% jika dibandingkan Maret 2018 sebesar 16,81%.

“Adapun garis besar kebijakan penyusunan Ranperda APBD Provinsi Gorontalo 2020, target pembangunan kita didasarkan pada hasil evaluasi capaian tahun 2018 dan diselaraskan dengan target RKPD tahun 2020, yakni pertumbuhan ekonomi 6,69%, indeks gini ratio 0.39 poin, indeks pembangunan manusia (IPM) 68.71 poin, serta angka kemiskinan 15%,” kata Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim pada rapat paripurna tingkat I atas Ranperda APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020, Senin (12/8/2019).

Selain itu, ringkasan pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 secara total dapat diproyeksikan mencapai Rp 2,6 Triliun, naik sebesar Rp 50,3 Miliyar atau 2,58% jika dibandingkan APBD tahun 2019 sebesar Rp 1,9 Triliun.

“Kenaikan belanja daerah ini dipergunakan untuk melaksanakan percepatan pencapaian prioritas dan kebijakan pembangunan daerah untuk periode tahun 2020 dengan memperhatikan visi dan misi gubernur serta menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan yang telah dikemukakan sebelumnya,” tambah Wakil Gubernur Idris Rahim.

Dia menyampaikan, khusus penyusunan RAPBD tahun 2020 nanti, pihaknya mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dan RPJMD 2017–2022. Selain itu, mengacu pada nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Gorontalo mengenai kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran APBD tahun 2020.

Dalam mewujudkan semua itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku proses penyusunan APBD disepakati melalui 3 kesepakatan bersama antara pihak pemerintah daerah dengan DPRD, yakni proses kesepakatan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran, serta penetapan perda atas rencana keuangan.(usman)