Pulau Mohinggito Potensi Gorontalo Utara, Sekda: Harus Dijaga Kelestariannya

Pulau Mohinggito Potensi Gorontalo Utara, Sekda: Harus Dijaga Kelestariannya

08/01/2021 20:42 0 By Maman

Sekda Ridwan Pimpin Rapat TKPRD

Sekda Gorontalo Utara, Ridwan Yasin memimpin bersama TKPRD. (foto:istimewa)

Hulondalo.id – Pulau Mohinggito salah satu potensi yang dimiliki Gorontalo Utara. Untuk pemanfaatan dan pengelolaannya kata Sekda Gorontalo Utara, Ridwan Yasin, akan dioptimalkan termasuk untuk kepariwisataan, dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pulau Mohinggito kata Sekda, termasuk dalam kawasan konservasi pesisir pulau-pulau kecil. Karenanya, pengelolaan dan pemanfaatan pulau ini merujuk pada Perda Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018, tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), yang berlaku sejak 2018 hingga 2038.

Jum’at (8/1/2021), Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) menggelar rapat dipimpin langsung Sekda diruang kerjanya. Rapat tersebut kata Sekda, dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Pulau Mohinggito, sebagai salah satu potensi di Gorontalo Utara. Rapat ini juga melahirkan beberapa rekomendasi.

“Perda ini juga dikawal langsung KPK, karena ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak,” kata Sekda.

Sekda juga menjelaskan, masuknya pulau Mohinggito dalam kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, karena ada beberapa pertimbangan. Diantaranya, di pulau ini terdapat biota yang harus dilindungi, seperti terumbu karang, mangrove, biya (Gastropoda) dan ikan jenis sebelah.

“Ada juga kawasan tertentu yang harus dijaga kelestarianya,” tukasnya.

Atas dasar itu kata Sekda, tahun 2012 lalu, Pemkab Gorontalo Utara menerbitkan keputusan Bupati Gorontalo Utara, yang kemudian menjadi dasar Pemprov Gorontalo antara lain, menetapkan Pulau Mohinggito menjadi kawasan konservasi.

Pulau ini juga kata Sekda, dibagi dalam zona pemanfaatan dan zona inti. Zona pemanfaatan juga dibagi lagi, antara lain untuk perikanan, aktivitas lainnya atau tempat tambatan perahu dan lain sebagainya.

“Pemanfaatan dan pengelolaan pulau ini, melalui proses perijinan, pertama, ijin harus diproses melalui pemerintah provinsi, karena pengelolaan pulau-pulau kecil itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi sepanjang berada di zona pemanfaatan, untuk zona inti itu tidak bisa,” terangnya.

Rekomendasi TKPRD dalam rapat tersebut, perlu segera turun lapangan, untuk memastikan kondisi saat ini di kawasan konservasi. Setelah itu kata Sekda, tim akan melakukan rapat.

Sekda mengakui bahwa, Pulau Mohinggito ini menjadi salah satu ikon pemerintah daerah dalam rangka kepariwisataan sepanjang di zona pemanfaatan. Nantinya, setelah pemerintah daerah mendapatkan ijin pemanfaatan, maka kata Sekda, dapat saja dilakukan kerja sama dengan pihak lain atau investor yang ingin bekerja sama mengembangkan bidang pariwisata atau perikanan.

Pastinya kata Sekda, pemerintah daerah akan ambil bagian. Dan ini menjadi prioritas karena pemerintah daerah saat ini sudah melakukan pemeliharaan. Termasuk menjaga keberadaan aset pemerintah daerah yang ada di pulau.

“Atas dasar itu, maka pemerintah daerah dulu yang melakukan permohonan, itu yang direkomendasikan,” tandas Sekda.

Sesuai rencana, Senin pekan depan, TKPRD akan ke Pulau Mohinggito, setelah itu kembali menggelar rapat, menyusun langkah apa yang harus dilakukan berikutnya. (Prin/Adv)