Putusan MK Nomor 16 Tahun 2018 Tak Cabut Kewenangan Panitia Angket Memanggil Paksa

Putusan MK Nomor 16 Tahun 2018 Tak Cabut Kewenangan Panitia Angket Memanggil Paksa

29/06/2021 22:51 0 By Maman

Anggota DPRD Gorontalo Utara Ridwan R. Arbie.

Hulondalo.id – Amar Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018, sama sekali tidak mencabut atau membatalkan ketentuan bahwa, penggunaan hak angket memiliki kewenangan memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian.

Anggota Panitia Hak Angket DPRD Gorontalo Utara, Ridwan Arbie mengatakan, pemanggilan secara paksa ini tertuang dalam Pasal 204 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2018.

Lengkapnya pasal tersebut, “Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Putusan MK No. 16/PUU-XVU2018 kata Ridwan, hanya mencabut ketentuan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU No. 2 Tahun 2018. Pada pokok ketentuan itu, mengatur kewenangan DPR-RI memanggil paksa dengan menggunakan Kepolisian bagi para pihak yang tidak hadir dalam seluruh jenis rapat DPR-RI kecuali dalam rangka penggunaan Hak Angket.

“Jadi pada intinya, putusan MK nomor 16 tahun 2018 tidak mencabut kewenangan memanggil paksa dalam rangka penggunaan Hak Angket, putusan itu hanya mencabut kewenangan dalam memanggil paksa disemua rapat kecuali, rapat Panitia Angket,” ungkap Ridwan.

Ridwan juga mengatakan, dalam konstruksi pelaksanaan kewenangan DPR-RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang sama-sama sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam sistem Tata Negara Indonesia adalah sebangun.

Misalnya soal hak kelembagaan. Sama-sama memiliki Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat. Dalam pelaksanaannya kata dia, berlaku mutatis mutandis.

Misalnya, dalam penggunaan Hak Angket DPR-RI serta DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian, bagi para pihak yang tidak hadir setelah dipanggil berturut-turut.

“Meskipun sebangun, akan tetapi berbeda dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan pengaturannya,” ujar Ridwan.

Memang kata Ridwan, dapat dimaklumi bahwa memahami putusan MK, tidaklah mudah. Akan tetapi butuh kemampuan tersendiri, apalagi jika hanya sekedar kutip dari Google, maka bisa salah kaprah.

“Konstruksi putusan MK yang strukturnya rumit, dan penggunaan bahasanya yang baku, sering kali membuat siapa saja sulit memahaminya, memang butuh kemampuan tersendiri untuk dapat memahaminya,” kata Ridwan.

“Perlu juga kami jelaskan bahwa, penggunaan Hak Angket oleh DPRD Gorontalo Utara, telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena telah didahului kajian yang komprehensif oleh DPRD,” tambah Ridwan. (Prin/Adv)