Rakorev Serapan Anggaran Triwulan III 2021, Wali Kota: Harus Gerakan Sektor Rill Ekonomi

Rakorev Serapan Anggaran Triwulan III 2021, Wali Kota: Harus Gerakan Sektor Rill Ekonomi

11/10/2021 13:26 0 By Maman

Wali Kota Marten Rakorev Triwulan III 2021

Wali Kota Gorontalo, Marten Taha saat mengikuti Rakorev Penyerapan Anggaran Triwulan III 2021.(foto: hms)

Hulondalo.id – Serapan anggaran Triwulan III Tahun 2021 Kota Gorontalo, diminta Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, harus menggerakkan sektor rill ekonomi masyarakat khususnya, terdampak Covid-19.

Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan III tahun 2021, Wali Kota juga meminta, multiplier effect dari penyerapan anggaran harus dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo. Diantaranya kata Marten, kualitas infrastruktur daerah, peningkatan standar pelayanan minimal, dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan konektifitas layanan.

“Tahun 2021, ini postur anggaran kita terkoreksi sangat dalam, sebagai akibat kebijakan pemotongan DAU, refocusing anggaran dan relokasi APBD untuk penanganan Covid-19,” ungkapnya, Senin (11/10/2021).

Sisi lain kata Marten, besaran belanja modal masih belum maksimal dalam APBD. Mengingat ruang fiskal daerah yang terbatas, sebagai akibat besarnya belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja wajib atau mandatory belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Dari laporan yang disampaikan Kepala Bagian Admnistrasi Pembangunan menurut Wali Kota , progres capaian realisasi di Kota Gorontalo selama triwulan I, II dan III, mengalami kontraksi dibanding 2021.

“Nah, capaian realisasi pemerintah Kota Gorontalo hingga akhir September 2021, realisasi fisik 55,49%, dari target 82,52%, sementara realisasi keuangan 44,65% dari target 81,02%, ini disebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran,” kata Wali Kota.

Rendahnya penyerapan anggaran juga disebabkan oleh beberapa penerbitan SK Pengelolaan Keuangan, terdapat beberapa kegiatan yang masih menunggu juknis, format yang memerlukan penyesuaian belanja akibat Covid-19, KPA dan PPTK yang kurang, keterlambatan lelang, daftar belanja di E-Catalog belum lengkap.

“Tentu, hal yang perlu diperhatikan adalah bagi OPD penerima dana DAK, DID, dana Pemulihan Ekonomi Nasional agar, senantiasa memacu program kegiatan sesuai prosedur, ketentuan dan sistem akuntabilitas keuangan,” tandasnya. (Inkri)