Rakortekrenbang 2021, Suharso Paparkan 7 Agenda Pembangunan Nasional

Rakortekrenbang 2021, Suharso Paparkan 7 Agenda Pembangunan Nasional

25/02/2021 22:37 0 By Alex

APBN di Gorontalo

Menteri PPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa saat kunjungannya ke Gorontalo tahun 2019 silam.

Hulondalo.id – Menteri PPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2021 yang berlangsung secara virtual, Kamis (25/2/2021).

Rakortekrenbang tersebut turut diikuti oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki.

Dalam penyampaiannya, Suharso mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yang didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Oleh karena itu, kata Suharso, diperlukan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan Nasional dan daerah.

“Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 itu ada 7 agenda pembangunan yang menjadi rujukan kita semua yang di dalamnya memuat visi misi dan arahan Presiden,” kata Suharso.

Adapun 7 agenda pembangunan Nasional itu meliputi ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, kualitas sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Agenda pembangunan lainnya yaitu infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

“7 agenda pembangunan itulah yang kemudian dirumuskan dalam RKP setiap tahun,” pinta Suharso.

Sebelumnya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih mengatakan, Rakortekrenbang tahun 2021 dilaksanakan sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam upaya menyinkronkan target pembangunan Nasional yang dikoordinasikan bersama antara Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas.(adv/alex)