Ranperda Penegakan Protokol Kesehatan Diterima 7 Fraksi DPRD Provinsi Gorontalo

Ranperda Penegakan Protokol Kesehatan Diterima 7 Fraksi DPRD Provinsi Gorontalo

21/09/2020 17:01 0 By Alex

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyerahkan dokumen Ranperda penegakan disiplin protokol kesehatan kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris R.A Jusuf, untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dewan pada Rapat Paripurna ke-32, Senin (21/9/2020). (F. Haris/Humas)

Hulondalo.id – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan yang merupakan usul inisiatif Pemerintah Provinsi Gorontalo diterima 7 fraksi pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (21/9/2020).

“Atas nama Pemprov Gorontalo, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada 7 fraksi DPRD Provinsi Gorontalo yang dalam pemandangan umumnya menerima Ranperda tentang penegakan disiplin protokol kesehatan untuk dibahas sesuai mekanisme dewan,” kata Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dalam tanggapannya atas pemandangan umum fraksi.

Ranperda tentang penegakan disiplin protokol kesehatan, kata Idris, merupakan upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kekuatan hukum dalam upaya mencegah penularan Covid-19 yang sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020.

Pergub tersebut mengatur sanksi bagi yang melanggar atau tidak menerapkan protokol kesehatan baik perorangan maupun badan usaha.

Bagi perseorangan, sanksi yang tidak mematuhi protokol kesehatan berupa teguran, kerja sosial dan atau denda sebesar Rp 150 Ribu. Sedangkan untuk pelaku usaha, pertokoan, pasar, restoran dan lain-lain dikenakan sanksi berupa teguran, kerja sosial, denda Rp 500 Ribu sampai dengan pencabutan izin oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Terkait sanksi tersebut, sejumlah fraksi dalam pemandangan umumnya mengusulkan agar dalam Perda nanti lebih dipertegas penindakan kepada setiap pelanggar protokol kesehatan, salah satunya dengan menaikkan denda.

Hal itu dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

“Bagi masyarakat yang melanggar berulang-ulang kali memang perlu kita terapkan sanksi yang berat. Tetapi perlu dikaji lagi dengan mempertimbangkan berbagai aspek utamanya kemampuan ekonomi masyarakat,” jawab Idris.

Sebelumnya, berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Gorontalo per 20 September 2020, jumlah kasus virus corona sebanyak 2.435 jiwa, di mana 2.142 jiwa sembuh, 223 jiwa dalam perawatan, dan 70 jiwa meninggal dunia.

Dari data tersebut terjadi jumlah penambahan kasus positif sebanyak 60 jiwa, di mana sehari sebelumnya jumlah kasus sebanyak 2.375 jiwa.

“Data Gugus Tugas ini bukan semata-mata untuk kebutuhan statistik, tetapi diharapkan melalui penyajian data tersebut akan muncul kepedulian masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan,” tandas Idris.(adv/alex)