Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 Mulai Dibahas DPRD Gorontalo Utara

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 Mulai Dibahas DPRD Gorontalo Utara

07/07/2021 14:09 0 By Maman

Paripurna Ranperda Pelaksanaan APBD 2020

DPRD Gorontalo Utara saat menggelar Rapat Paripurna pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020. (foto:istimewa)

Hulondalo.id – DPRD Gorontalo Utara  sepakat untuk membahas lebih lanjut Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Pembahasan dokumen tersebut, akan dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gorontalo Utara.

Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik mengatakan, pembahasan lebih lanjut oleh Banggar DPRD Gorontalo Utara terhadap dokumen tersebut, sebagaimana tertuang dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019.

“Pasal 61 Huruf b dan Huruf c menyebutkan, Banggar mempunyai tugas, pertama memberikan saran dan pendapat kepada Bupati, dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Yang kedua melakukan penyempurnaan Ranperda tentang APBD dan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersma tim anggaran pemerintah daerah,” kata Hamzah.

“Untuk itu, kami pimpinan DPRD menyampaikan kepada alat kelengkapan dewan dalam hal ini yang telah disetujui oleh forum paripurna dalam waktu yang tidak terlalu lama, sama-sama bisa meyelesaikan dan menuntaskan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2020,” ujar Hamzah, sembari menutup Rapat Paripurna.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Gorontalo Utara, melalui Juru Bicara menyampaikan pandangan umum dan, menerima pembahasan ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, untuk ditindak lanjuti dan dibahas sesuai mekenisme yang berlaku.

Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, dalam penyampaian nota pengantar juga berharap, ranperda tersebut dapat segera disepakati dalam waktu yang tidak terlalu lama, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemprov Gorontalo, sebagai bahan evaluasi sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah. (Prin/Adv)