Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Utara, Bupati Indra Usul 9 Ranperda

Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Utara, Bupati Indra Usul 9 Ranperda

27/01/2020 17:18 0 By Maman

Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin menyerahkan dokumen 9 ranperda usul inisiatif eksekutif ke Ketua DPRD Gorontalo Utara Djafar Ismail dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Utara Senin (26/1/2020).

Hulondalo.id – Sembilan (Ranperda) usul inisiatif eksekutif disampaikan langsung Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin ke DPRD Gorontalo Utara. Sembilan ranperda ini, disampaikan dan dibahas dalam Rapat Paripurna Ke-III DPRD Gorontalo Utara, di Lantai II Ruang Sidang, Senin (27/1/2020).

Bupati menjelaskan, sembilan ranperda tersebut sebelumnya terdiri dari 29 ranperda. Namun kata dia, berdasar pada anjuran Presiden RI, untuk menyederhanakan regulasi, sehingga kemudian kini menjadi sembilan ranperda.

“Anjuran Pak Presiden, aturan jangan terlalu banyak, jadi omnibus law, ada penggabungan, sehingga tidak akan tumpang tindih dan itu yang pemerintah daerah lakukan,” jelas Indra dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Gorontalo Utara Djafar Ismail bersama Wakil-wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara Roni Imran dan Hamzah Sidik.

“Saya berharap, apa yang saya kemukakan pada kesempatan ini dapat menjadi bahan untuk dikaji lebih mendalam pada tingkat pembahasan selanjutnya,” tambahnya.

Mudah-mudahan kata Bupati, upaya yang dilakukan oleh eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan menuju terbentuknya Good Government Gorontalo Utara dapat menjadi indikator, dalam memahami keseriusan pemerintah merespon tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel.

“Harapan saya kepada segenap anggota DPRD yang terhormat, dapat membahas dan mengkaji rancangan peraturan dimaksud secara obyektif, rasional dan profesional untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tukasnya.

Dia berharap, pembahasan tidak akan lama, agar bisa segera diberlakukan.

Sembilan ranperda tersebut masing-masing, Ranperda Tentang Pajak Daerah, Ranperda Tentang Restribusi Jasa Usaha, Ranperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Ranperda Tentang Perijinan Tertentu, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan.

Ranperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Ramperda Tentang Pembangunan Industri Kabupaten, serta Ranperda Tentang Kabupaten Layak Anak. (Prin/Adv)