Ratama Saragih: Publisitas LHP BPK Atas Bank BUMN Diperlukan

Ratama Saragih: Publisitas LHP BPK Atas Bank BUMN Diperlukan

10/08/2020 14:22 0 By Maman

Walikota DPD LSM LIRA Tebing Tinggi, Ratama Saragih.

Hulondalo.id (Tebing Tinggi) – Responder BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Ratama Saragih mengatakan, publisitas LHP BPK atas bank BUMN sangat diperlukan dengan melihat sisi kerugian negara.

Ratama mengatakan, asas publisitas yang dianut dalam pelaporan hasil pemeriksaan BPK, hendaknya dipandang sebagai suatu konsep yang sifatnya relatif, jika terkait dengan hasil pemeriksaan. Termasuk kata dia, terhadap bank yang ber-plat merah alias milik negara.

Menurut dia, perlu dibangun mekanisme publikasi LHP BPK terhadap Bank BUMN, tanpa mengurangi kepentingan akan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

“Peran wakil rakyat di DPR sangat berpengaruh, sebab setelah BPK menyerahkan LHP atas bank BUMN ke DPR, maka asas publisitas sudah berlaku,” kata Ratama, Minggu (9/8/2020).

Pemeriksaan yang dilakukan BPK atas segala aspek keuangan negara, termasuk atas kekayaan negara yang dipisahkan, diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Walikota DPD LSM LIRA Tebingtinggi ini juga ingin menekankan sejauh mana efektifitas LHP BPK atas Bank Pemerintah dipublikasikan, sebagai wujud transparansi pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Menurut Pengamat Kebijakan Anggaran dan Publik ini, yang mengatur BPK memeriksa bank BUMN adalah dalam pasal 23 E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Ada juga regulasi yang mengatur hal itu, Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

“Juga regulasi tidak kalah pentingnya, Pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003,” ungkapnya.

Pertanyaan sekarang, apa yang dimaksud rahasia Bank?. Dalam Pasal 1 ayat 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, memberikan pengertian rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

“Ini memberi arti bahwa tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank, merupakan hal-hal yang dirahasiakan, misalnya dalam pasal 41, pasal 42 A, 43 dan 44 undang-undang perbankan tersebut,” ujar Ratama.

Dia juga menjelaskan, transparansi bank BUMN sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, serta Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara.

BPK bekerja bukan untuk kepentingan bank. Sehingga BPK kata Ratama, bukan sebagai pihak terafiliasi. BPK tidak berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan bank, dan tidak dapat dikenai sanksi dalam undang-undang perbankan atas publikasi rahasia bank.

“Pengungkapan hasil pemeriksaan, diharuskan oleh Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab keuangan negara,” kata Ratama.

BPK kata Ratama lagi, punya kewajiban untuk membuka rahasia bank kepada publik, lantaran pengelolaan bank BUMN masih memiliki unsur publik dengan adanya dukungan pemerintah. Sehingga, pengungkapan hasil pemeriksaan tersebut, semata-mata sebagai bentuk tanggungjawab kepada rakyat dan transparansi BPK dalam pelaksanaan wewenangnya. (Gabe)