Rehabilitasi Pasar Sentral, Walikota Marten Tegaskan Beberapa Poin

Rehabilitasi Pasar Sentral, Walikota Marten Tegaskan Beberapa Poin

23/09/2020 19:16 0 By Maman

Walikota Gorontalo, Marten Taha memukul salah satu dinding Pasar Sentral pertanda dimulainya pekerjaan proyek rehabilitas pasar tersebut. (foto:habariid)

Hulondalo.id – Sejumlah poin ditegaskan Walikota Gorontalo, Marten Tana usai membuka Groundbreaking Ceremony, Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Sentral Kota Gorontalo. Rehabilitasi ini kata Walikota, bukan hal yang dilakukan Pemkot Gorontalo.

Saat diwawancarai awak media Rabu (23/9/2020), orang nomor satu di Kota Gorontalo ini menegaskan, jangan ada ASN yang menjual lapak di Pasar Sentral. Sanksi tegas berupa pemecatan akan diberikan jika ada ASN yang terbukti terlibat.

“Beragam dinamika persoalan terjadi pada proses rehabilitasi ini, tak terkecuali oknum yang tidak bertanggungjawab, yang memanfaatkan peluang buruk,” kata Walikota.

Sebelumnya, saat merehabilitasi Pasar Liluwo, Walikota mengatakan, saat proses pengisian kembali para pedagang tak sesuai jumlahnya dengan dokumen yang ada. Jumlah yang direlokasi 847 pedagang, namun yang masuk melebihi 1000 pedagang.

Mengantisipasi hal serupa terjadi, Marten mengingatkan hal itu lebih dulu. Lapak di Pasar Sentral Kota Gorontalo kata dia, semuanya gratis bagi pedagang yang direlokasi. Tidak ada pembebanan biaya kepada para pedagang untuk menempati kembali lapaknya masing-masing.

“Penempatan lapak sesuai data yang ada, dan tidak ada yang akan bayar, gratis,” ungkap Walikota.

Kepada seluruh pedagang maupun masyarakat, Walikota juga mengingatkan agar berhati-hati dengan oknum tak bertanggung jawab, apalagi mengatasnamakan pejabat maupun lembaga dan Pemkot Gorontalo.

“Jangan layani oknum tidak bertanggungjawab, apalagi kalau mengaku punya akses ke Pemerintah Kota Gorontalo, pedagang yang akan menempati ini ada datanya, sesuai nama, alamat, e-KTP dan nomor telepon, lapor jika ada melakukan hal itu,” ujarnya.

Sementara itu, rehabilitasi Pasar Sentral Kota Gorontalo, berkat perjuangan Pemkot Gorontalo hingga mendapatkan anggaran Rp 60 miliar. Pengawasan akan dilakukan secara bersama-sama, termasuk lembaga dan instansi terkait seperti, BPKP, DPRD, dan masyarakat. (adv/jeff)