Resmi: PNS Dapat Pulsa Gratis hingga Rp 400 Ribu, Mahasiswa Rp 150 Ribu

Resmi: PNS Dapat Pulsa Gratis hingga Rp 400 Ribu, Mahasiswa Rp 150 Ribu

01/09/2020 13:05 0 By Alex

PNS dapat pulsa gratis

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (F. Suara.com)

Hulondalo.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui pemberian pulsa untuk PNS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.

Dalam keputusan yang ditetapkan 31 Agustus 2020 tersebut, PNS setingkat eselon II akan mendapatkan pulsa komunikasi sebesar Rp 400 Ribu per orang per bulan.

Sedangkan yang setingkat eselon III atau yang setara ke bawah mendapatkan pulsa biaya paket data sebesar Rp 200 Ribu per orang per bulan.

Tak hanya PNS, dalam Keputusan Menteri Keuangan itu juga tercantum pulsa untuk mahasiswa yang mengkuti kegiatan belajar mengajar secara online dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara online yang bersifat insidentil juga mendapatkan pulsa sebesar Rp 150 Ribu per orang per bulan.

Berikut isi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 394/KMK.02/2020:

Pertama: Menetapkan besaran biaya paket data dan komunikasi untuk pejabat setingkat eselon I dan II atau yang setara sebesar Rp 400 Ribu per orang per bulan. Sedangkan pejabat setingkat eselon III atau yang setara ke bawah sebesar Rp 200 Ribu per orang per bulan.

Kedua: Biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online).

Ketiga: kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring yang bersifat insidentil dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp 150 Ribu per orang per bulan.

Keempat: pendanaan yang diperlukan dalam rangka pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Diktum Kedua, dan Diktum Ketiga berasal dari hasil optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran.

Kelima, pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Diktum Kedua, Diktum Ketiga dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Keenam: pengguna anggaran dan/atau kuasa pengguna anggaran (KPA) pada masing-masing kementerian negara/lembaga melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Diktum Kedua, Diktum Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketujuh: pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, segala pemberian biaya paket data dan komunikasi yang ditetapkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

Kedelapan: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.(Alex)