Rocky Gerung: Prosedur Hukum Seolah Dipaksakan untuk Menangkap Rizieq

Rocky Gerung: Prosedur Hukum Seolah Dipaksakan untuk Menangkap Rizieq

13/12/2020 16:57 0 By Alex

Habib Rizieq ditahan

Habib Rizieq Shihab saat ditahan atas tuduhan penghasutan kerumunan oleh Polda Metro Jaya. (F. Republika)

Hulondalo.id – Pengamat politik Rocky Gerung menilai, penangkapan Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh Polda Metro Jaya terkesan seolah dipaksakan.

Kalau ini dipanggil karena soal kesehatan Covid, kan itu bukan undang-undang kriminal kan? yang dalam pengertian harus ditangkap, diborgol, semacam dipaksa, diancam sehingga mesti ada 2 pejabat tinggi Polri dan Kapolda mesti mengucapkan dengan sangat keras?,” kata Rocky Gerung melalui saluran Youtube, Ahad (13/12/2020).

Ini yang disebut sebagai kultur hukum. Itu tidak dipahami oleh penegak hukum, yaitu kultur untuk mengakrabkan tersangka dengan penegak hukum supaya dapat semacam ya wisdom (kebijaksanaan) dalam kegiatan ini,” katanya.

Menurut Rocky, lain halnya jika HRS ditangkap terkait kasus narkoba, menyimpan senjata, berupaya membunuh orang atau berupaya melawan aparat.

Jadi prosedur hukum itu itu seolah dipaksakan untuk menangkap Habib Rizieq. Jadi di publik, udah terbentuk poin: Apapun yang akan dilakukan Habib Rizieq, dia akan diintai oleh hukum positif. Itulah buruknya citra itu,” tegas Rocky.

Rocky Gerung

Rocky Gerung./PikiranRakyat.com

Filsuf UI itu menilai, sebaiknya HRS diundang polisi untuk berdamai. Bahkan polisi bisa meminta tolong kepada imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu menjadi influencer untuk persoalan Covid-19.

Habib Rizieq meminta supaya rakyat tidak berbondong-bondong, mestinya itu jadi poin untuk bercakap-cakap dengan Habib Rizieq sehingga oke polisi bisa terbantu dalam upaya penegakan disiplin Covid. Itu lebih bermutu daripada mengancam 6 tahun,” katanya.

Bahkan, kata pria kelahiran Manado itu, ancaman 6 tahun terhadap HRS malah lebih besar daripada Djoko Tjandra yang hanya dituntut 2 tahun.

Jadi orang lihat kontrasnya, apakah Habib Rizieq sekelas Joko Tjandra? Publik akan menganggap ada yang tidak adil dalam penegakan hukum. Memang betul hukum harus ditegakkan, tapi juga prinsip penegakan hukum harus diawasi dengan prinsip moral publik yang menganggap ada ketidakadilan,” tegas dia.(60K)