RPP Omnibus Law, Marten: 90% Perijinan Ditarik Pemerintah Pusat

RPP Omnibus Law, Marten: 90% Perijinan Ditarik Pemerintah Pusat

16/10/2020 18:22 0 By Maman

Walikota Gorontalo

Walikota Gorontalo, Marten Taha.

Hulondalo.id – Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan perijinan, 90% kata Walikota Gorontalo, Marten Taha ditarik oleh Pemerintah Pusat. Dampaknya kata dia, memperkecil ruang fiskal dan pendapatan dalam APBD sangat kecil bahkan berkurang.

“Kami harus berikan masukan, dengan cara mempermudah investasi tanpa harus mengurangi ruang atau pendapatan daerah, apabila ini tidak diindahkan, maka nantinya pemda akan merengek-rengek ke Kemenkeu RI meminta anggaran,” kata Marten dalam rapat virtual pimpinan daerah yang tergabung dalam APKSI, Jumat (16/10/2020).

Rapat yang dipimpin Ketua APEKSI Pusat, Airin Rachmidiani, Marten mengusulkan, sebelum RPP UU Omnibus Law Cipta Kerja disetujui Presiden RI, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengkaji lebih dalam isi dari UU tersebut.

Menurut Marten, sebagian besar isi UU tersebut sudah diperlajarinya, sangat erat dengan kewenangan pemerintah di daerah. Mulai dari soal investasi, UMKM, perijinan dan IMB.

“Ruang kita untuk bergerak, hanya pada bagaimana kita mengawal penerbitan Permen dan Perpres, dan saya sudah pelajari, dari 11 klaster itu hampir semua klaster terkait dengan pemerintahan daerah”, kata Marten.

Untuk itu kata Marten, pemerintah daerah diusulkan ikut berperan dalam pembahasan RPP. Bahkan, kalau bisa, sebelum disahkan oleh Presiden RI diberikan kepada pemerintah daerah untuk dipelajari dan kemudian memberikan masukan, agar benar-benar suara daerah itu diperhatikan.

Marten mengakui, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini memiliki tujuan yang sangat baik. Akan tetapi dari 11 klaster terutama berhubungan dengan perijinan, ketenagakerjaan, UMKM dan pengadaan lahan sampai dengan investasi pemerintah daerah juga administrasi pemerintahan, sebagian besar dialihkan ke Pemerintah Pusat.

Marten juga berharap, bisa mengawal RPP ini agar sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang sudah menjadi kriteria, serta mencerminkan aspirasi dari daerah. Lebih rincinya kata dia, akan menyampaikan hal-hal yang menjadi masukan dari pemerintah daerah, khususnya Kota Gorontalo, menjadi bahan dalam 37 RPP yang akan diterbitkan. (Rinto/Adv)